Ketua MPR Beberkan Efek Kopdes Merah Putih, Warning Ini Jangan Terjadi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menegaskan, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Yang menetapkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Kata dia, pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh diserahkan ke persaingan bebas. 

Dalam pidatonya saat membuka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam Rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026), Muzani menyoroti pencapaian Indonesia setelah merdeka selama 81 tahun, tepat pada 17 Agustus 2026 nanti. Mulai dari pembangunan infrastruktur,
memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat jutaan warga dari kemiskinan. 

Sidang tahunan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para pejabat tinggi lembaga negara, para Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, pejabat negara, pimpinan tinggi partai-partai politik, hingga perwakilan negara sahabat.

Dia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya bukan sekadar membagi makanan. Tapi sebagai investasi Indonesia untuk mencerdaskan bangsa, demi membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Demikian juga, kata dia, membangun ekonomi Indonesia lewat Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Karena itu, tegas Muzani, pelaksanaannya, termasuk MBG, harus dikawal agar menjalankan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel.

"Konstitusi kita menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan," kata Muzani.

"Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi," sambungnya.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ucap Muzani, menjalankan amanat yang menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih.

"Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasar, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat," ujarnya.

Pun, cetusnya, koperasi bukan sekadar badan usaha.

"Koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," kata Muzani.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan agar penyaluran barang-barang subsidi dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Barang-barang tersebut seperti pupuk hingga elpiji.

"Hampir semua barang subsidi bisa kita salurkan di koperasi supaya tidak diselewengkan karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu," ujar dia dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Jakarta, Minggu (12/7/2026).