504 Dapur MBG Sudah Ditutup, 3.000 Lagi Tunggu Nasib

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 504 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup permanen, karena dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penutupan dilakukan setelah pemerintah memberikan batas waktu bagi dapur MBG yang telah beroperasi untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Ia menjelaskan, dapur MBG yang telah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS diberikan tenggat hingga 10 Agustus 2026. Jika sampai batas waktu tersebut persyaratan tidak terpenuhi, dapur dapat ditutup secara permanen.

"Sebagaimana kami sampaikan, kami beri tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 (Agustus) kemarin, itu bagi dapur yang sudah beroperasi. Ada yang bahkan setahun lebih SLHS-nya belum ada, itu kemudian kami bisa tutup permanen," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Hasil evaluasi menunjukkan, sebanyak 504 dapur dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi dan higiene. Penutupan pun dilakukan berdasarkan laporan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.

"Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 (Agustus) kemarin, per hari Senin, itu ada 504 dapur menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen, karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi dan higienisnya, sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin," ungkapnya.

Selain 504 dapur yang telah ditutup, Sudaryono mengungkapkan masih ada sekitar 3.000 dapur yang telah mengajukan SLHS dan kini dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.

"Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu," tutur dia.

BGN meminta pemerintah daerah mempercepat proses pemeriksaan tersebut. Namun, Sudaryono menegaskan percepatan tidak boleh mengorbankan standar keamanan pangan karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.

"Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tawar lagi," tegasnya.

Ia mengatakan, BGN memberikan perhatian khusus terhadap proses penerbitan SLHS, karena pemeriksaan dan sertifikasi tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah.

"Dan ini kami minta dukungan kepada para kepala daerah, karena Dinas Kesehatan yang kemudian melaksanakan pengecekan sertifikasi ini, yang melaksanakan adalah Dinas Kesehatan, sehingga kami mohonkan kepada kepala daerah untuk bisa membantu mendorong untuk supaya ini bisa dipercepat," kata Sudaryono.

Adapun pemberian tenggat waktu, lanjutnya, membuat jumlah pengajuan SLHS meningkat. Pemerintah kini akan melihat hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur yang masih dalam proses tersebut.

"Kami tahu bahwa dulu-dulu mungkin nggak banyak yang mengajukan, tapi karena kami kasih deadline, itu kemudian secara mendadak ada puluhan dapur yang melakukan permohonan SLHS. Nah itu barangkali yang sedang kita cek, kalau tidak mungkin seminggu-dua minggu kita lihat hasilnya seperti apa," ucapnya.

BGN Targetkan Tak Ada Keracunan

Penutupan ratusan dapur tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG yang dilakukan BGN, terutama dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas gizi.

Sudaryono menegaskan, BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

"Ini sedang kami perbaiki, dari sisi tata kelola bagaimana caranya, satu, tidak boleh ada yang keracunan, dan juga kemudian kualitas dari makanan MBG sebagai intervensi gizi pada anak-anak kita ini, kualitasnya sesuai dengan harapan kita," tutur dia.

BGN juga memperkuat pengawasan melalui kewajiban pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi. Sudaryono menyebut langkah tersebut telah membantu mencegah makanan yang rusak sampai dikonsumsi oleh siswa.

"Kami juga berlakukan label batas waktu di ompreng (wadah makan), di situ juga ada tidak boleh dibawa pulang, kemudian dikonsumsi sebelum jam berapa. Alhamdulillah ini kemudian di beberapa daerah bisa mencegah adanya terjadinya keracunan," ujar Sudaryono.

Ia mencontohkan adanya makanan yang ditemukan rusak di salah satu sekolah di Kalimantan Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan sebelum makanan dikonsumsi, makanan tersebut dinyatakan tidak layak dan ditarik.

"Ini adalah satu progres yang baik, yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, ini kemudian kami secara wajib organoleptik ini kemudian kami wajibkan untuk dilaksanakan," tuturnya.

Menurut Sudaryono, standar keberhasilan MBG tidak cukup hanya memastikan tidak terjadi keracunan. Pemerintah juga harus memastikan kualitas menu dan kandungan gizi makanan sesuai dengan tujuan program.

"Namun, kita inginkan bukan hanya tidak keracunan, tapi yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana yang kita harapkan," pungkas dia.