Sistem MBG Dirombak Besar-besaran, Penerima Didata Ulang Pakai Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai memperkuat sistem pendataan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan teknologi biometrik. Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan penerima manfaat MBG terdata secara akurat dan tidak tercatat ganda.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, data kependudukan yang dimiliki Dukcapil akan digunakan untuk membantu BGN mengidentifikasi penerima manfaat MBG secara perorangan, termasuk anak-anak dan ibu hamil.

"Nah tadi sudah kita tandatangani kerjasama antara BGN dengan Dukcapil Kemendagri, yang intinya adalah data-data 98,7% penduduk Indonesia itu ada di server Dukcapil Kemendagri. Itu dengan biometriknya, face recognition, kemudian sidik jari, dan iris retina mata," kata Tito dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dengan sistem tersebut, penerima MBG nantinya tidak hanya tercatat berdasarkan jumlah atau kelompok penerima manfaat. Identitas setiap penerima dapat diverifikasi menggunakan data biometrik yang tersimpan di Dukcapil.

"Ini juga dapat membantu BGN untuk mendata penerima manfaat, baik anak-anak maupun ibu hamil langsung perorangan. Jadi tidak hanya data kuantitatif angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya bisa terdata," ujarnya.

Tito mengatakan, teknologi serupa sebelumnya telah digunakan bersama Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi penerima manfaat secara langsung melalui pengenalan wajah.

"Nah ini sudah dilakukan dengan Kementerian Sosial kemarin ya, bisa mendata langsung siapa-siapa penerima manfaat hanya dengan face recognition 5-10 detik," ucap dia.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mencegah munculnya data penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali. Tito mengatakan, penggunaan data biometrik membuat identitas seseorang dapat dibedakan berdasarkan karakteristik fisiknya.

"Tadi kami juga sependapat dengan Kepala BGN, ini dengan program kerjasama Dukcapil dan BGN, dengan data-data yang akurat per orang, otomatis akan menghindari adanya, misalnya tiga, empat, lima nama yang sama penerima manfaat," kata Tito.

"Karena nggak bisa, itu bisa dideteksi, setiap orang berbeda ya karakteristik wajahnya, gampang sekali. Jadi satu orang, satu penerima manfaat, dan itu bisa diikuti perkembangan," jelasnya.

Ke depan, Tito mengatakan data penerima MBG berpotensi tidak berhenti pada validasi identitas. Data tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

"Nantinya mungkin bisa diintegrasikan juga dengan data Kementerian Kesehatan, Satu Sehat namanya. Itu bisa mendata nanti, mengikuti progres perkembangan anak itu, misalnya tinggi badannya, kesehatannya, naik berat badannya atau tidak, itu bisa dimonitor melalui integrasi data itu," terang dia.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data menjadi salah satu bagian penting dalam pembenahan tata kelola program MBG. Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, ia mengungkapkan masih ditemukan persoalan data ganda dalam pelaksanaan program.

"Dukcapil, betul tadi ditandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data, termasuk juga kita kemarin sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan, dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang dobel, yaitu sekitar ada 6 juta dobel ya," kata Sudaryono dalam kesempatan yang sama.

Menurut Sudaryono, data ganda tersebut antara lain terjadi karena satu penerima tercatat di lebih dari satu tempat. Misalnya, seseorang yang tinggal di pesantren sekaligus bersekolah di sekolah lain sehingga tercatat sebagai penerima di dua lokasi.

"Biasanya misalnya sekolah di pesantren, dia dicatat di pondok itu, tapi dia sekolah di SMA mana, jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali sekian miliar, bukan," ujarnya.

Selain persoalan data ganda, BGN juga menemukan adanya dapur yang belum beroperasi tetapi sudah memiliki virtual account dan sempat terisi dana.

"Jadi 6 juta ini juga sebagian adalah dapur yang belum jadi, kemudian namanya sudah diinput, sebetulnya belum diberi makan. Yang kemarin ada 414 dapur yang kemudian kami indikasikan itu dapurnya belum ada, tapi VA-nya sudah diisi sama duit," ucap dia.

"Nah itu yang kami kembalikan Rp311 miliar. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi," lanjutnya.

Dengan integrasi data Dukcapil dan BGN, pemerintah berharap penyaluran MBG dapat semakin tepat sasaran, sekaligus memudahkan pemantauan penerima manfaat secara individu dari waktu ke waktu.