Menkeu Soroti Dugaan Kebocoran Rp3 T di Depo Kontainer
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti potensi kebocoran nilai ekonomi hingga triliunan rupiah dari bisnis depo peti kemas kosong (empty container) dan meminta investigasi terhadap disparitas tarif layanan lift on/lift off (LoLo) di luar kawasan pelabuhan.
Langkah ini menjadi salah satu fokus dalam Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking yang digelar Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE), Rabu (12/8/2026).
Dalam sidang yang berlangsung terbuka di Kementerian Keuangan itu, pemerintah membahas dua aduan dunia usaha, yakni tingginya biaya logistik akibat ketidaktransparanan tarif jasa LoLo pada depo peti kemas kosong serta hambatan perizinan pemanfaatan hutan produksi di Aceh.
Aduan pertama disampaikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) yang mewakili PT Jakarta Mitra Graha. Mereka menyoroti tarif layanan LoLo di luar pelabuhan yang disebut lebih mahal sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif serupa di dalam pelabuhan.
Menurut pelaku usaha, disparitas tersebut muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur struktur dan komponen tarif jasa LoLo di depo peti kemas kosong. Selain itu, terdapat sejumlah biaya tambahan seperti cleaning, damage, survei, administrasi, hingga segel yang dinilai belum memiliki standar yang jelas.
Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi dan menyeragamkan tata kelola layanan depo peti kemas, baik di dalam maupun di luar kawasan pelabuhan.
"Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pertama, akan dilakukan investigasi guna menyeragamkan tarif baik di dalam maupun luar pelabuhan. Kedua, akan dikaji juga ketentuan mengenai perusahaan asing yang memiliki depo di Indonesia," kata Purbaya dalam keterangan resmi.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam dua pekan mendatang dengan melibatkan Menteri Perhubungan guna mempercepat pengambilan keputusan.
Menurut Purbaya, pembenahan sektor ini penting karena terdapat potensi nilai ekonomi yang bisa dioptimalkan di dalam negeri.
"Yang penting, kita ingin memastikan potensi nilai ekonomi sebesar Rp2-3 triliun dapat terus dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Penyesuaian aturan ini juga akan turut membantu UMKM, dan pada akhirnya dapat membantu meredakan tekanan terhadap rupiah," tegasnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]