Video: Subsidi Energi Bengkak & Bebani APBN, Reformasi Energi Mendesak

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketidakpastian geopolitik global di tengah Perang Iran Vs Amerika Serikat telah berdampak pada lonjakan subsdi energi Indonesia sebagai negara net importir minyak dan BBM. Bahkan pada Akhir Juni 2026, realisasi subsidi energi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp 233 Triliun dan diperkirakan akan lebih besar di tahun 2027.

Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah menilai terus naiknya risiko subsidi energi RI tidak lepas dari kondisi pendapatan dan belanja negara dalam APBN. Mengingat RI masih tergantung impor energi maka subsidi energi akan ditentukan oleh Harga global, nilai tukar dan konsumsi domestik

Saat Harga minyak melonjak yang diikuti oleh pelemahan nilai tukar dan terus naiknya membuat beban subsidi dan kompensasi energi di proyeksi naik Rp 200 triliun sehingga bisa mencapai Rp 526 triliun. Di sisi lain, penyaluran subsidi energi RI masih tidak tepat sasaran hingga mencapai 42% serta subsidi energi fosil membatasi kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan nasional.

Sementara Principal Energy Shift Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil serta penyaluran subsidi energi yang berfokus pada komoditas bukan pada masyarakat penerima sehingga sulit untuk mencapai level tepat sasaran. Selain itu strategi penyaluran kompensasi energi juga belum memiliki arah yang jelas sehingga banyak diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Menghadapi kondisi besarnya ketergantungan RI terhadap impor energi dan besarnya beban subsidi maupun kompensasi energi ini maka Indonesia membutuhkan reformasi subsidi sekaligus percepatan transisi energi.

Seperti apa beban subsidi energi terhadap fiskal RI? bagaimana reformasi subsidi energi dan percepatan transisi energi menjadi hal penting saat ini? Selengkapnya simak ulasan Andi Shalini dengan Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah dan Principal Energy SHIFT Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma dalam Merdeka Energi, CNBC Indonesia (Kamis, 13/08/2026)