RI Mau Bangun Pusat Ekonomi Baru di Batam dan Sulbar, Ini Lokasinya
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjabarkan sejumlah wilayah yang disiapkan pemerintah untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Transmigrasi Patriot.
Iftitah mengatakan pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar dan dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat. Salah satunya adalah kawasan Batam, Rempang, dan Galang.
"Jadi terkait dengan lokus, yang pertama tentu saja yang kalau kami sering istilahkan itu yang panennya lebih cepat. Kami fokus di Batam, Rempang, dan Galang," kata Iftitah.
Menurutnya, kawasan Batam, Rempang, dan Galang memiliki posisi geografis yang strategis serta telah menarik minat banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, pemerintah ingin memastikan masuknya investasi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dia menekankan pembangunan kawasan tersebut harus menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara investor dan masyarakat.
"Persoalannya sekarang adalah bagaimana agar investasi yang masuk ke Batam, Rempang dan Galang itu juga ikut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal setempat," ujarnya.
Untuk kawasan Batam, Rempang, dan Galang, fokus pengembangan akan diarahkan pada sektor industri. Iftitah mengungkapkan Kementerian Transmigrasi telah memperoleh hak pengelolaan atas sekitar 350 hektare lahan di Galang.
Dari lahan tersebut, telah ada investor yang berminat memanfaatkan sekitar separuhnya untuk pembangunan galangan kapal atau shipyard. Nilai investasinya disebut mencapai triliunan rupiah.
"Tenaga kerjanya secara bertahap tahun depan saja untuk konstruksinya bisa 3.000 tenaga kerja baru, kemudian sampai dengan total 21.000 tenaga kerja," ungkapnya.
Iftitah menilai pemanfaatan lahan dengan pendekatan kawasan ekonomi terintegrasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan jika lahan hanya dibagi-bagikan kepada masyarakat.
"Kalau dulu tanah 150 hektare itu dibagi-bagi 2 hektare itu paling cuma bermanfaat untuk 75 kepala keluarga, sekarang dengan pemanfaatan potensi ekonomi yang lebih komprehensif itu tanah 150 hektare bisa insyaallah nanti berguna untuk menghidupi sekitar 21.000 jiwa," jelasnya.
Selain Batam, Rempang, dan Galang, pemerintah juga tengah mengkaji potensi logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat. Eksplorasi tersebut tengah didalami oleh perusahaan mineral nasional.
Iftitah berharap kawasan transmigrasi di Kaluku, Mamuju, dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi setelah proses eksplorasi dilakukan secara menyeluruh.
Ia mencontohkan pengembangan ekonomi di Maluku Utara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis membuat kesejahteraan masyarakat meningkat apabila tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi.
Ia mencontohkan terdapat sekitar 60.000 pekerja dalam salah satu kegiatan pertambangan di Maluku Utara. Namun, kebutuhan konsumsi pekerja, seperti katering, masih dipasok dari Jawa.
"Padahal seharusnya kalau misalkan itu dibuat satu ekosistem terintegrasi, masyarakat setempat pun juga tidak harus bekerja untuk tambang tetapi juga bisa mensupport ke arah hal tersebut," tuturnya.
Iftitah juga mencontohkan pengembangan industri kelapa di Halmahera Utara. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 6,9 juta pohon kelapa yang menghasilkan sekitar 600 juta butir kelapa per tahun.
Pemerintah daerah, kata dia, menerapkan kebijakan yang mendorong agar bahan baku kelapa tidak keluar dalam bentuk mentah. Sebaliknya, kelapa diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari santan, virgin coconut oil (VCO), hingga produk kosmetik.
Menurutnya, sekitar 80% dari 4.000 tenaga kerja di salah satu pabrik swasta di wilayah tersebut merupakan masyarakat lokal.
"Jadi ekonominya pun tumbuh, mengapa? Karena masyarakat memiliki pekerjaan, dia punya pendapatan. Karena punya pendapatan dia punya daya beli," kata Iftitah.
Ia mengatakan industri tersebut bahkan tengah mempersiapkan investasi kedua dengan kapasitas dua kali lipat dan kebutuhan tenaga kerja yang disebut dapat mendekati 20.000 orang.
Peningkatan produksi juga diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan sehingga produk kelapa dari Halmahera Utara dapat diekspor langsung ke pasar internasional, termasuk China.
"Ini yang kita harapkan ada satu pertumbuhan kawasan ekonomi yang terintegrasi dan menyentuh semuanya," tegasnya.
Wilayah berikutnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah Papua. Iftitah mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Transmigrasi membantu mendorong pembangunan Papua, tidak hanya dari sisi pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ekonomi.
Menurutnya, pengembangan Papua harus dilakukan dengan memperkuat kesiapan masyarakat lokal agar mampu mengelola potensi ekonomi di daerahnya secara berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Transmigrasi menurunkan sekitar 1.200 peneliti ke Papua. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat lokal agar mampu mengelola lahan dan potensi ekonomi secara optimal.
Iftitah mencontohkan pabrik sagu di Sorong Selatan yang pernah diresmikan pada 2017 namun kemudian berhenti beroperasi.
"Saya melihat di Sorong Selatan itu ada pabrik sagu yang tahun 2017 diresmikan oleh Presiden Jokowi kemudian setahun setelah itu mangkrak. Mengapa? Karena masyarakatnya belum cukup siap," ujarnya.
Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur atau investasi. Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar sebuah kawasan ekonomi dapat bertahan dalam jangka panjang.
"Kadang-kadang kita melakukan pembangunan itu bagus di atas kertas tapi tidak sustain. Nah sustainability ini menjadi sangat penting bagi kita dan kalau mau sustain itu harus ada SDM-SDM unggulnya," tuturnya.
(emy/wur) [Gambas:Video CNBC]