Bukan Rp10.000/Liter, Ternyata Segini Harga Asli BBM Pertalite

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia selama ini terus memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) seperti jenis Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi. Subsidi yang dikucurkan negara untuk BBM tersebut tidak lain agar masyarakat yang kurang mampu bisa membeli BBM dengan harga terjangkau dibanding harga keekonomian yang sebenarnya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan bahwa selisih harga tersebut menjadi beban yang harus ditanggung negara melalui APBN. Pemerintah harus menutupi selisih antara harga jual di dalam negeri dengan harga asli, sehingga beban anggaran negara menjadi semakin berat.

Eddy membeberkan, harga asli Pertalite mencapai Rp 16.100 per liter, namun setelah disubsidi negara maka saat ini Pertalite dijual seharga Rp 10.000 per liter. Sementara itu, Solar subsidi yang harga aslinya Rp 12.000 per liter hanya dibanderol Rp 6.800 per liter di pasaran.

"Hari ini kita subsidi, Biosolar kita harganya kalau Ibu Bapak beli, Biosolar Rp 6.800. Berapa harga produksinya? Rp 12.000 keekonomiannya. Kita beli Pertalite Rp 10.000, dimanapun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp 16.100," katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Ketergantungan pasokan energi terhadap impor menjadi pemicu utama kerentanan energi Indonesia, mengingat kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) namun produksi hanya sekitar 600 ribu bph.

Eddy menegaskan bahwa kondisi tersebut membawa tekanan terhadap fiskal karena pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli bahan baku impor.

"Hari ini dari segi ketahanan energi, kita masih menggantungkan harapan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kita secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kita," tuturnya.

Selain BBM, harga jual liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang disubsidi pemerintah juga disebut memiliki tanggungan subsidi yang sangat besar dalam setiap tabungnya.

Eddy membeberkan bahwa harga keekonomian gas melon tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat dari harga yang dibayarkan oleh masyarakat saat ini, yakni mencapai Rp 56.000 per tabung. Sedangkan yang dijual ke masyarakat setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp 20.000-Rp 21.000 per tabung.

"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp 20.000-Rp 21.000. Keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp 36.000. Kita kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun. 80% impor," jelasnya.

Besarnya subsidi tersebut dinilai menjadi tantangan karena distribusinya dianggap belum tepat sasaran. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) yang dikutip Eddy, sebagian besar subsidi energi tidak dinikmati oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga diperlukan langkah perbaikan data penerima.

"Menurut Dewan Energi Nasional, 63% subsidi energi kita salah sasaran," kata Eddy.

Oleh karena itu, dia menilai pemanfaatan energi terbarukan dan program dekarbonisasi menjadi kunci agar Indonesia bisa mengurangi beban impor di masa depan.

"Jadi transisi energi yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari commitment kita untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini target dekarbonisasi melalui transisi energi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.