Panas Perang Saudara Tetangga RI, Militer Bunuh Sipil-100.000 Tewas

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Myanmar meningkatkan serangan udara yang menyasar warga sipil menjelang pemilu yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Di tengah eskalasi tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam perang saudara di Myanmar juga diduga melakukan kejahatan perang dan pelanggaran berat, termasuk penyiksaan serta kekerasan seksual, menurut penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Temuan itu diungkap Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) dalam laporan yang dirilis Selasa (11/8/2026). Lembaga tersebut menyatakan tingkat kekerasan dalam konflik Myanmar terus meningkat selama satu tahun terakhir.

"Selama satu tahun terakhir, investigasi Mekanisme menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan berbagai kelompok bersenjata terus meningkat," tulis IIMM dalam laporannya, sebagaimana dikutip Reuters.

IIMM dibentuk pada 2018 untuk menyelidiki berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak 2011. Mandatnya mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017, ketika ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri akibat operasi militer, serta berbagai pelanggaran lain sejak kudeta militer pada 2021.

Dalam laporan tersebut, IIMM menyatakan serangan terhadap warga sipil terus berlangsung selama satu tahun terakhir dan kekerasan meningkat menjelang pemilu yang dikelola militer antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

Pemilu tersebut sebelumnya dikritik pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia karena dianggap tidak bebas dan tidak adil. Pemilu itu dimenangkan oleh partai yang didukung militer, sehingga pemimpin junta saat itu, Min Aung Hlaing, dapat menjabat sebagai presiden.

Min Aung Hlaing juga melakukan kunjungan penting ke Thailand pada bulan ini dalam upaya memperoleh legitimasi internasional.

Serangan Udara ke Rumah, Sekolah, dan Tempat Ibadah

IIMM mengatakan pihaknya mendokumentasikan pola serangan udara yang disengaja terhadap rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, bangunan keagamaan, hingga kamp-kamp pengungsi internal.

Lembaga itu menyoroti adanya peningkatan signifikan serangan udara dalam beberapa bulan menjelang pelaksanaan pemilu.

Menurut laporan tersebut, militer Myanmar makin banyak menggunakan paramotor berbiaya rendah, girokopter, dan pesawat nirawak untuk melakukan serangan dari ketinggian rendah menggunakan bahan peledak tanpa sistem pemandu.

IIMM juga menyatakan sedang menyelidiki sejumlah insiden di Wilayah Sagaing, di mana pilot diduga mematikan mesin pesawat sebelum mencapai sasaran sehingga pesawat dapat meluncur tanpa suara.

Taktik tersebut membuat warga sipil hampir tidak memiliki peringatan sebelum serangan terjadi.

"Kami sedang menyelidiki insiden di Wilayah Sagaing di mana pilot diduga mematikan mesin sebelum mencapai target, memungkinkan mereka meluncur tanpa suara dan memberikan sedikit peringatan kepada warga sipil," tulis laporan itu.

Kepala IIMM, Nicholas Koumjian, mengatakan masyarakat Myanmar hidup di bawah ancaman kekerasan yang terus-menerus dan harus menghadapi dampak jangka panjang dari konflik tersebut.

"Komunitas di seluruh Myanmar tidak hanya hidup di bawah ancaman kekerasan yang konstan, tetapi juga menghadapi dampak mendalam dan berkepanjangan dari apa yang telah mereka alami," kata Koumjian.

Dugaan Penyiksaan dan Kekerasan Seksual

Selain serangan udara, penyelidik PBB juga mengumpulkan bukti yang luas mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di fasilitas yang dikelola militer Myanmar.

Laporan itu menyebut adanya dugaan penyiksaan fisik dan seksual, serta kematian dalam tahanan.

IIMM juga sedang memeriksa tuduhan kekerasan seksual terkait konflik yang diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata anti-junta.

Kelompok anti-junta tidak memberikan komentar atas temuan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Koumjian mengatakan pengumpulan bukti selama penyelidikan bukan perkara mudah. Meski demikian, ia berharap pengadilan internasional pada akhirnya dapat memberikan keadilan bagi para korban konflik di Myanmar.

"Saya berharap pengadilan internasional pada akhirnya dapat memberikan keadilan bagi para korban di Myanmar dan bahwa para pelaku potensial mengetahui bahwa seseorang sedang mengawasi," ujar Koumjian kepada wartawan.

Perang Saudara Tewaskan 100.000 Orang

Perang saudara di Myanmar pecah setelah kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Menurut laporan tersebut, konflik yang telah berlangsung lebih dari lima tahun itu diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi.

PBB juga mencatat bahwa puluhan ribu orang telah ditahan sejak kudeta militer terjadi.