Soal Rencana Pembatasan Pertalite, Bahlil: Biar Subsidi Tepat Sasaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis Pertalite (RON 90) untuk kelompok tertentu.

Rencana itu dibahas Bahlil bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah saat ini tengah mematangkan sistem pembatasan tersebut. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan arahan Presiden untuk merapikan pola subsidi agar tidak lagi dinikmati oleh konsumen dari kalangan ekonomi atas.

"Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi," ujar Bahlil usai rapat dengan Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Detailnya, rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite hanya bagi kelompok masyarakat mampu. Rencana kebijakan tersebut diambil untuk memastikan alokasi subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Lebih lanjut, rencananya pembatasan tersebut akan menyasar kategori kendaraan tertentu yang dinilai tidak layak mendapatkan subsidi negara. Bahlil menegaskan kriteria kendaraan mewah akan menjadi salah satu acuan utama dalam penerapan rencana aturan baru tersebut di lapangan.

"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," tegas Bahlil.

Meskipun pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan roda empat mulai digodok, pemerintah memastikan pengguna sepeda motor tidak akan masuk dalam skema pembatasan Pertalite ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

"Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," tegas Bahlil.

Di lain sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) saat ini sudah cukup siap untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah terus mempelajari skema yang paling efektif agar pengurangan subsidi dapat dilakukan secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak.

"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu. Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah melihat sistemnya," tutur Purbaya.

Saat ini fokus menjaga agar instrumen subsidi tetap terkendali dan tidak melebar dari pagu yang telah ditetapkan. Purbaya menyatakan uji coba sistem digital terus dipantau agar kelompok masyarakat kelas atas otomatis beralih menggunakan BBM nonsubsidi sesuai dengan daya ekonominya.

"Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu," pungkas Purbaya.