Bambang Patijaya Dukung Bahlil: Daerah Jangan Jadi Penonton Hilirisasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung pandangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa hilirisasi harus menjadi instrumen untuk membangun kedaulatan pengelolaan sumber daya alam sekaligus menjadikan Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri.

Dukungan tersebut disampaikan Bambang menanggapi pernyataan Bahlil dalam Peluncuran dan Bedah Buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menekankan perlunya pembenahan desain hilirisasi agar manfaat pengelolaan sumber daya alam semakin besar dirasakan oleh negara, daerah, dan masyarakat.

"Pandangan Menteri ESDM bahwa hilirisasi harus menjadikan Indonesia tuan di negeri sendiri sangat tepat dan patut kita dukung. Kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri, dikuasai sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional, serta menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi rakyat," kata Bambang seperti dikutip siaran pers, Senin (10/8/2026).

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari jumlah smelter, peningkatan investasi, atau pertumbuhan ekspor komoditas olahan. Hilirisasi juga harus memperbesar kepemilikan nasional, memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah penghasil.

"Jangan sampai sumber daya alam dan kegiatan industrinya berada di daerah, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton. Daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang proporsional melalui peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, serta pelibatan pengusaha daerah dan UMKM," ujarnya.

Bambang juga mendukung penguatan peran Danantara dan lembaga pembiayaan nasional untuk memperbesar kepemilikan Indonesia dalam proyek-proyek strategis hilirisasi. Namun, percepatan hilirisasi tetap harus disertai tata kelola yang transparan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan kepada negara dan masyarakat.

"Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar hilirisasi dijalankan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan investasi dan ekspor, tetapi membangun kedaulatan ekonomi, memperkuat struktur industri nasional, serta memastikan kekayaan alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tegas legislator asal daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]