Tuntas! Ekspor Nikel-Timah Cs Imbas LTJ Resmi Dibuka Lagi Hari Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa hambatan ekspor mineral seperti nikel dan alumina akibat isu kandungan logam tanah jarang (LTJ) sudah teratasi. Pemerintah menjadwalkan pengiriman ekspor mineral pasca isu tersebut diperkirakan pada hari ini atau Senin (10/8/2026) mendatang.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan bahwa ekspor akan segera dimulai kembali secara resmi. Ia menyebut proses pelepasan pengiriman perdana pasca kendala tersebut direncanakan akan dipimpin langsung oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP) di wilayah Kalimantan Barat.
"Jadi kalau nggak salah Jumat itu kapan eh Jumat atau Senin besok ada pelepasan untuk yang ini ya ekspor alumina di Ketapang oleh Pak KSP," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (7/8/2026).
Sejatinya, kata Tri, Kandungan LTJ yang dipermasalahkan selama ini merupakan unsur alami yang menyatu dalam produk utama, sehingga penanganan regulasinya akan diatur lebih spesifik agar tidak menghambat perdagangan.
"Jadi poinnya memang secara ini secara apa itu namanya kalau misalnya logam tanah jarang itu bukan sebagai produk utama memang logam-logam kan banyak mengandung unsur ini sebagai ikutan kita sedang lakukan kajian mudah-mudahan nggak terlalu lama nanti akan keluar berapa untuk ini dan lain sebagainya," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan revisi aturan khusunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No.22 tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
Ini diharapkan dapat menjadi solusi agar para surveyor dan otoritas Bea Cukai memiliki standar verifikasi yang seragam di lapangan.
Langkah pelepasan ekspor alumina di Ketapang menjadi sinyal bahwa koordinasi lintas lembaga telah mencapai kesepahaman bersama untuk memulihkan kinerja sektor pertambangan.
"Revisi Permen iya," tambah Tri singkat saat ditanya mengenai bentuk regulasi baru tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjawab isu polemik ekspor mineral yang terhambat akibat mengandung LTJ.
Atas itu, pemerintah meyakini akan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No.22 tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
"(Soal) LTJ sudah dibahas di Kementerian ESDM dan Perdagangan. Tidak ada (aturan baru). Revisi Permendag saja," terang Airlangga ditemui di Kantornya, Senin (3/8/2026). Ditargetkan revisi aturan tersebut bisa tuntas dalam waktu sepekan ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat keluhan dari pelaku usaha pertambangan mineral seperti timah, nikel, bauksit. Bahwa kegiatan ekspornya terhenti lantaran harus memenuhi satu unsur baru yakni kandungan LTJ di dalamnya.
Airlangga mengakui bahwa secara kimiawi, unsur LTJ seringkali ditemukan menyatu dengan komoditas pertambangan dan sulit untuk dipisahkan sepenuhnya. "LTJ itu kan ada dalam unsur kimia. Jadi itu alam. Jadi enggak bisa dipisahin 100% itu enggak bisa. Selalu ada others ikutan," jelasnya.
Revisi Permendag tersebut akan disusun berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kendati demikian, aturan yang digodok terletak pada penentuan batas kadar unsur kimia yang akan menjadi acuan bagi pihak surveyor dan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan ekspor. "Sesuai dengan batasan. Ya. Permendag atas rekomendasi Per ESDM," tandasnya.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]