Purbaya Siapkan Jurus Baru Biar Ekonomi RI Tembus 6% di Akhir 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi tekanan global maupun perlambatan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, berbagai indikator dipantau secara berkala agar kebijakan bisa segera dikeluarkan ketika muncul tanda-tanda pelemahan, termasuk menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit tetap berjalan dan menopang daya beli masyarakat.
"Ramai di media sosial bahwa Indonesia menghadapi serangan syok ekonomi yang datang hampir bersamaan. Likuiditas mengetat, asesmen MSCI memicu reaksi pasar, Fitch merevisi outlook peringkat utang dari stabil menjadi negatif, dan nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan. Biasanya satu syok saja sudah cukup menguji ketahanan ekonomi. Kali ini kita menghadapi empat tekanan sekaligus. Namun ekonomi Indonesia tetap berdiri kokoh. Sistem keuangan tetap stabil dan aktivitas ekonomi terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan masa-masa krisis sebelumnya," katanya di GIIAS 2026, Selasa (4/8/2026).
Purbaya menjelaskan pemerintah merespons perlambatan yang sempat terlihat pada penjualan mobil, sepeda motor hingga semen dengan memperbesar dukungan likuiditas ke sektor perbankan. Langkah tersebut dilakukan agar bank memiliki ruang lebih besar menyalurkan kredit sehingga aktivitas konsumsi dan investasi kembali meningkat.
"Ketika data turun seperti itu saya periksa uang yang digelontorkan ke perbankan masih efektif atau tidak. Yang sebelumnya Rp200 triliun saya pertahankan sampai akhir tahun dan saya tambah lagi Rp200 triliun dari dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia. Dua minggu lalu saya injek lagi uang ke sistem menjadi Rp400 triliun. Itu untuk memastikan sistem keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau masih kurang nanti saya tambah lagi sampai jumlahnya cukup di perekonomian," ujar Purbaya.
Selain menjaga likuiditas, pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi agar Indonesia menjadi tujuan utama produsen global. Purbaya mengatakan hambatan investasi akan diselesaikan melalui satuan tugas khusus sehingga persoalan yang dihadapi pelaku usaha bisa diputuskan lebih cepat tanpa proses birokrasi yang berlarut-larut.
"Kami sudah membentuk Debottlenecking Task Force untuk menghapus berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Kalau ada kendala investasi atau bisnis, laporkan langsung kepada kami. Pemerintah bukan hanya membuat aturan, tetapi mencari titik sumbat, mempertemukan semua pihak, lalu menetapkan solusi dan tenggat waktu yang jelas agar investasi bisa segera berjalan."
Pada sektor otomotif, pemerintah memastikan kebijakan kendaraan listrik tetap berlanjut. Menurut Purbaya, transisi menuju kendaraan rendah emisi bukan hanya untuk mendukung industri, tetapi juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global. Ia juga membuka peluang pemberian insentif lebih besar bagi investor yang membangun basis produksi di Indonesia.
"Banyak yang bertanya soal keseriusan pemerintah mendorong kendaraan listrik. Kami akan terus melanjutkan program itu. Dua atau tiga minggu lagi Presiden akan meluncurkan stimulus baru untuk kendaraan listrik. Kami juga siap memberikan berbagai insentif bagi investor yang membangun fasilitas produksi di Indonesia, termasuk jika ada perusahaan yang ingin memindahkan basis manufakturnya ke Indonesia," kata Purbaya.
Di hadapan pelaku industri otomotif, Purbaya juga mengajak dunia usaha ikut memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Menurutnya, permintaan domestik akan semakin kuat apabila likuiditas tetap terjaga, investasi meningkat, dan sektor swasta kembali menjadi mesin utama pertumbuhan bersama belanja pemerintah.
"Saya yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati 6% pada paruh kedua tahun ini. Saya akan mengeluarkan setiap kebijakan yang memungkinkan, baik dari sisi fiskal maupun bekerja sama dengan kebijakan moneter, agar ekonomi bergerak pada potensinya. Kalau mesin pemerintah dan sektor swasta sama-sama bekerja, pertumbuhan 6% bukan sesuatu yang sulit dicapai," sebutnya.
(fys/haa) [Gambas:Video CNBC]