Respons Dunia Usai Hamas Setop Perang Gaza, Komentar Israel Disorot

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok Palestina Hamas mengumumkan telah menyetujui sebuah kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang dengan Israel di Jalur Gaza secara menyeluruh. Kesepakatan tersebut muncul setelah konflik yang berlangsung hampir tiga tahun menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar di wilayah kantong Palestina tersebut.

Mengutip Al Jazeera, kesepakatan itu dikonfirmasi pada Kamis hingga Jumat oleh Amerika Serikat (AS) bersama para mediator internasional. Dalam kerangka perjanjian tersebut, Hamas akan melakukan pelucutan senjata dan menyerahkan persenjataannya secara bertahap, sementara Israel akan menarik seluruh pasukannya dari Gaza.

Pengumuman resmi disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Kamis malam, setelah Board of Peace and International Stabilization Force for Gaza yang didukung AS menyatakan bahwa mediator dari Mesir, Qatar, Turki, dan AS telah merampungkan peta jalan menuju fase berikutnya dari gencatan senjata.

Sebelumnya, gencatan senjata telah disepakati pada Oktober tahun lalu. Namun, kesepakatan tersebut belum mampu menghentikan konflik sepenuhnya, meski tingkat kekerasan dilaporkan menurun.

Trump menyebut kesepakatan terbaru sebagai "perjanjian bersejarah untuk pelucutan senjata penuh Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lain di Gaza" sekaligus "langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan".

Meski demikian, implementasi kesepakatan masih dipandang penuh tantangan. Kegagalan fase pertama gencatan senjata serta minimnya kepercayaan antara Israel dan Palestina memunculkan keraguan apakah perjanjian ini benar-benar mampu mengakhiri konflik.

Isi Kesepakatan

Dalam kerangka yang diumumkan, Hamas menyatakan pelucutan senjata hanya dapat dilakukan apabila Israel benar-benar menghentikan operasi militernya dan menarik seluruh pasukan dari Gaza. Selain itu, Hamas mensyaratkan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, penempatan pasukan stabilisasi internasional, serta pembubaran kelompok milisi yang didukung Israel.

Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kesepakatan tersebut bukan sekadar penyerahan senjata, melainkan paket komprehensif yang mencakup penghentian ofensif Israel, penarikan penuh pasukan, pembentukan pemerintahan sipil baru, kehadiran pasukan internasional, hingga rekonstruksi Gaza.

Menurut Hamad, Hamas telah memberikan sejumlah konsesi demi melindungi rakyat Palestina dari konflik yang terus berlangsung.

Namun, tidak semua kelompok Palestina menerima kerangka tersebut. Kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan laporan mengenai adanya kesepakatan bersama dengan Israel belum sepenuhnya akurat dan masih memiliki sejumlah keberatan terhadap draf yang beredar.

Israel Belum Beri Sikap Resmi

Pemerintah Israel hingga Jumat malam belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesepakatan tersebut. Meski demikian, Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menolak draf perjanjian itu. Ia menyebut penghentian operasi pembunuhan terhadap anggota Hamas sebagai syarat yang "tidak dapat diterima" dan justru akan memberi kesempatan Hamas membangun kembali kekuatannya.

Ben-Gvir menegaskan operasi militer Israel di Gaza seharusnya tetap dilanjutkan.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot juga mengkritik rencana tersebut. Menurutnya, Israel tidak boleh menerima situasi di mana Hamas tetap bertahan, mempersenjatai diri kembali, dan berpotensi melancarkan serangan di masa depan.

Respons Internasional

Selain AS, Mesir, Qatar, dan Turki sebagai mediator menyambut baik penyelesaian kerangka kesepakatan tersebut. Mesir bahkan disebut tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan bersama AS, Qatar, dan Turki untuk mengunci komitmen pada fase kedua implementasi.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang direncanakan menjadi pemerintahan teknokrat pascaperang, juga menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Gaza serta memulihkan layanan dasar bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov, mengakui proses negosiasi nyaris gagal beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tahap pelaksanaan dan mekanisme verifikasi agar pelucutan senjata Hamas berjalan beriringan dengan penarikan pasukan Israel.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berharap seluruh komitmen dalam rencana perdamaian Gaza dapat diimplementasikan dan membuka jalan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

Dari Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyebut rencana tersebut sebagai langkah konstruktif menuju perdamaian apabila seluruh pihak benar-benar menjalankan komitmennya.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menegaskan implementasi penuh peta jalan harus mencakup penarikan tentara Israel dari Gaza dan penghormatan terhadap gencatan senjata oleh semua pihak. Ia juga mendesak Israel segera mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan agar makanan, obat-obatan, dan bantuan lain dapat masuk ke Gaza.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mendukung peta jalan tersebut dengan menegaskan Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel. Belgia juga menyambut baik draf kesepakatan dan berharap perjanjian tersebut membuka akses kemanusiaan yang lebih luas sekaligus menghidupkan kembali proses solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.