Bos BGN Ingatkan Tugas Bulog Tetap Jaga Stok, Respons Soal Beras MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut positif usulan Perum Bulog untuk memasok beras premium fortifikasi ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, BGN menegaskan pengadaan bahan pangan untuk program tersebut tetap akan mengutamakan hasil produksi lokal, sementara Bulog akan berperan sebagai penyangga (buffer) apabila pasokan di suatu daerah tidak mencukupi.

Kendati demikian, Kepala BGN Sudaryono menegaskan, usulan yang disampaikan Bulog bukan terkait beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melainkan beras premium yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

"Usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan yang beras medium SPHP, bukan. Tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut dia, BGN memandang Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga beras di berbagai daerah. Karena itu, usulan tersebut dinilai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan MBG, terutama di wilayah yang pasokan berasnya terbatas.

"Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan punya dua tugas, atau dua hal yang penting menjadi peran dia, adalah stabilisator harga di suatu tempat, dan juga menjaga stok di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai," jelasnya.

Sudaryono menjelaskan, keterlibatan Bulog dibutuhkan agar pelaksanaan MBG tidak memicu kelangkaan maupun kenaikan harga beras di daerah yang pasokannya terbatas.

"Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil beras lokal atau beras yang beredar di situ, kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu," ucap dia.

Meski demikian, ia menegaskan BGN tetap akan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani, UMKM, maupun pelaku usaha lokal. Bulog hanya akan dilibatkan sebagai cadangan ketika pasokan di suatu daerah tidak mencukupi.

"Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas," ujarnya.

Menurut Sudaryono, skema tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan program MBG dengan stabilitas harga pangan di masyarakat.

"Manakala nanti di kemudian hari misalnya, kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan penyediaan beras premium yang diperkaya vitamin atau beras fortifikasi untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ia mengatakan, beras tersebut dirancang khusus untuk program MBG dan dipastikan berbeda dengan beras SPHP karena tidak menggunakan skema subsidi.

"Bulog salah satu programnya ke depan akan membuat ini. Bukan (SPHP), ini premium khusus. Kan kalau MBG tidak boleh beras subsidi. Jadi kami merencanakan konsepnya, ini untuk mendukung program MBG," kata Rizal saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/7/2026) malam.

Menurut Rizal, fortifikasi dilakukan untuk meningkatkan kandungan gizi beras sehingga dapat mendukung tujuan program MBG dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil.

"(Supaya anak-anak) lebih cerdas ke depannya. Karena berasnya saja sudah banyak vitaminnya. Ditambah dengan lauk-pauk yang bergizi tinggi," ujarnya.

Rizal menambahkan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BGN Sudaryono. Selanjutnya, konsep beras premium fortifikasi itu akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.