Pengembang Teriak Lahan Sudah Dibeli Tapi Gak Bisa Dibangun, Kok Bisa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan rumah subsidi. Kondisi ini dinilai ikut mengganggu pasokan lahan yang dapat dikembangkan pengembang, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah yang tinggi.
Pasalnya banyak pengembang sudah membeli lahan di zona yang diizinkan untuk membangun rumah, lalu tiba-tiba berubah seiring aturan LSD. Alhasil, beberapa pengembang kesulitan modal karena tidak bisa membangun serta menjual rumah di atas lahan tersebut.
"Sebenarnya bukan kolaps, mereka udah dicekek gitu, udah di ujung. Jadi mereka hanya menghabiskan lahan yang ada, tapi lahan yang mereka sudah beli itu terkena LSD," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Deddy Indrasetiawan kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (1/8/2026).
Artinya sejumlah pengembang juga telah membeli tanah yang sebelumnya sesuai tata ruang daerah sebagai kawasan perumahan, namun belakangan justru masuk kategori LSD sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
"Padahal kami membeli tanah itu bukan kami mengubah alih fungsi. Kami sudah melihat secara tata ruang daerah itu zona kuning, zona perumahan. Tapi peraturan katanya mau diberlakukan surut, ini bingung juga kita," ujar Deddy.
Tantangan terbesar diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat dan Banten. Kedua wilayah tersebut merupakan salah satu pusat pembangunan rumah subsidi sehingga setiap perubahan kebijakan tata ruang akan berdampak langsung terhadap aktivitas pengembang.
"Yang paling berat itu kalau kata Pak Suyus (Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN) di Jawa Barat dan Banten. Banten terutama, Kabupaten Tangerang," ujarnya.
APERSI menilai ketidakpastian status lahan tersebut mulai memengaruhi kinerja sektor perumahan subsidi. Di sisi lain, pengembang juga masih menghadapi persoalan lain mulai dari proses perizinan hingga terbatasnya lahan yang siap dibangun.
"Pasti, karena teman-teman lihat bahwa pencapaian target rumah subsidi secara semester pertama dibanding tahun lalu turun 24%. Salah satunya terkait ketersediaan lahan, selain perizinan dan material naik," katanya.
(fys/wur)