Kim Jong Un Tiba-Tiba Beri Ultimatum Perang, Bentrokan Asia Bisa Pecah
Jakarta, CNBC Indonesia - Media pemerintah Korea Utara (KCNA) melontarkan kritik keras terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang memperluas struktur komando pasukan militer U.S. Forces Japan (USFJ). Pyongyang memperingatkan bahwa potensi bentrokan militer di Semenanjung Korea kini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan tinggal menunggu masalah waktu.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (31/07/2026), tajuk rencana KCNA menilai penambahan personel markas besar USFJ membuktikan bahwa komando tersebut tengah diubah menjadi "komando perang" berskala penuh. Pyongyang menuduh Washington sedang mempersiapkan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk terlibat dalam konflik terbuka di kawasan Asia-Pasifik.
Pernyataan dari media pemerintah tersebut diluncurkan menyusul pengakuan dari Komandan USFJ, Letnan Jenderal Stephen Jost, kepada surat kabar Jepang Asahi. Jost mengonfirmasi bahwa jumlah staf di markas besar USFJ telah ditambah sebanyak 215 personel dibandingkan tahun lalu guna memperkuat fungsi komando serta meningkatkan koordinasi dengan negara-negara sekutu AS.
KCNA menegaskan bahwa peningkatan kerja sama militer antara AS, Korea Selatan, dan Jepang belakangan ini telah memicu lonjakan ketegangan regional. Pihaknya memperkirakan bahwa unit pasukan USFJ akan menjadi salah satu bala bantuan pertama yang diterjunkan ke Semenanjung Korea jika konflik fisik benar-benar pecah.
"Petualangan militer Washington memperlihatkan ancaman yang makin nyata, yang pada akhirnya membenarkan langkah Korea Utara untuk terus mengembangkan kapabilitas nuklirnya sebagai sarana pencegah (deterrent)," tegas laporan tajuk rencana KCNA.
Tajuk rencana ini menjadi publikasi keempat yang dirilis KCNA sepanjang bulan ini untuk mengecam kebijakan militer AS, Jepang, dan Korea Selatan. Selain editorial media resmi, sejumlah pejabat tinggi Korea Utara juga berulang kali mengeluarkan pernyataan yang mengecam kerja sama militer bertiga tersebut serta menentang apa yang dipandang Pyongyang sebagai kebijakan bermusuhan dari sekutu.