Ada Wacana DKI Evaluasi Pajak Mobil Listrik, BYD Ungkap Dampaknya Ini
Tangerang, CNBC Indonesia - Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi insentif pajak kendaraan listrik mendapat perhatian dari pelaku industri otomotif. PT BYD Motor Indonesia menilai kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga laju pertumbuhan kendaraan elektrifikasi yang saat ini tengah meningkat di Indonesia.
Pembahasan mengenai evaluasi insentif muncul setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap potensi kehilangan penerimaan pajak akibat pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Di sisi lain, populasi kendaraan listrik di Jakarta terus meningkat dan kini mendominasi secara nasional.
Head of Marketing PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas wacana. Menurutnya, kebijakan fiskal maupun nonfiskal selama ini menjadi faktor penting yang mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
"Saya mendengar itu, namun secara konteks saya melihat masih dalam tatanan wacana. Tren elektrifikasi saat ini sudah menunjukkan arah yang positif dan kita harus ingat bahwa pertumbuhan tersebut didukung kebijakan nonfiskal maupun fiskal, termasuk insentif pajak. Sangat disayangkan apabila di tengah pertumbuhan yang baik justru muncul kebijakan yang berpotensi mengganggu momentum tersebut," ujar Luther.
 Mobil listrik melintasi ruas Jalan M.H Thamrin di Jakarta, Kamis (16/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Mobil listrik melintasi ruas Jalan M.H Thamrin di Jakarta, Kamis (16/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Menurut BYD, insentif kendaraan listrik sejak awal tidak hanya ditujukan untuk mendorong penjualan kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi konsumsi bahan bakar minyak serta mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.
"Kebijakan insentif kendaraan elektrifikasi pada dasarnya bertujuan mengurangi subsidi bahan bakar. Karena itu kami berharap kebijakan yang kurang mendukung tren positif elektrifikasi tidak diberlakukan dalam waktu dekat. Namun, kami tetap mengikuti bagaimana pemerintah merancang kebijakan tersebut karena tentu sudah ada berbagai pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan fiskal," katanya.
Di tengah pembahasan tersebut, BYD menilai dampak yang perlu diperhatikan bukan hanya terhadap industri otomotif, melainkan juga terhadap target jangka panjang pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"Yang lebih kami khawatirkan bukan hanya dari sisi penjualan BYD, tetapi terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik secara keseluruhan. Sangat disayangkan apabila tren yang sedang positif terganggu. Dampaknya juga perlu dilihat secara lebih menyeluruh, mulai dari perbaikan kualitas udara, lingkungan hidup, hingga pengurangan subsidi bahan bakar," ujar Luther.
Sebelumnya, Bapenda DKI Jakarta mencatat lebih dari 63% populasi mobil listrik nasional berada di Jakarta hingga semester I-2026. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga menghitung potensi kehilangan penerimaan PKB mencapai Rp515 miliar dan BBNKB sekitar Rp1,5 triliun sehingga mendorong evaluasi terhadap kebijakan insentif kendaraan listrik.
"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil nantinya mempertimbangkan manfaat jangka panjang elektrifikasi secara komprehensif, sehingga transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan tetap berjalan sesuai harapan," tutup Luther.
(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]