Hidup Makin Mahal, Popularitas Pemimpin Ini Merosot-Banyak Tak Puas

Jakarta, CNBC Indonesia - Popularitas Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi terus tergerus di tengah tekanan inflasi dan meningkatnya biaya hidup. Survei terbaru menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahannya merosot ke level terendah sejak ia menjabat pada 2025.

Mengutip Reuters Senin (27/7/2026), Harian Yomiuri melaporkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Takaichi turun menjadi 57% pada Juli, dari 69% pada Juni. Ini merupakan kali pertama tingkat dukungan terhadap pemerintahannya jatuh di bawah 60%.

Baca: Adik Perempuan Kim Jong Un Ngamuk, Sebut Negara ASEAN Bodoh

Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan masyarakat naik tajam menjadi 34%. Bulan lalu, tingkat kepuasan berada di kisaran 21%.

Penurunan popularitas tersebut terjadi ketika masyarakat Jepang semakin terbebani oleh kenaikan biaya hidup. Sebanyak 71% responden menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah mengatasi lonjakan harga, meningkat dari 56% pada survei sebelumnya.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berbicara kepada media di kediaman resminya di Tokyo, Jepang. (via REUTERS/KYODO)

Baca: Bom Meledak di Manila Filipina, 20.000 Polisi Turun 'Kepung' Ibu Kota

Tekanan terhadap Takaichi juga datang dari pasar keuangan. Kebijakan fiskal dan moneter yang cenderung ekspansif telah memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang sekaligus mendorong pelemahan yen hingga mendekati level terendah dalam empat dekade.

Kondisi tersebut bahkan membuat pemerintah belum juga merealisasikan janji untuk memangkas pajak penjualan makanan sebesar 8%, yang sebelumnya dijanjikan sebagai langkah meringankan beban masyarakat akibat inflasi. Penundaan itu dipicu tekanan pasar serta penolakan dari sebagian anggota partai berkuasa.

Baca: Singapura Kini Pasang Kuda-Kuda, Kebijakan Moneter Diperketat

Di tengah merosotnya dukungan publik, media Jepang juga melaporkan Takaichi tengah mempertimbangkan melakukan perombakan kabinet. Langkah itu akan diambil pada Agustus atau September mendatang. 

"Rating persetujuannya masih lebih tinggi dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sehingga bukan berarti fondasi politik Takaichi sedang terguncang," kata Kepala Pasar Daiwa Securities, Kenji Yamamoto, menilai posisi politik Takaichi sebenarnya masih relatif kuat dibandingkan para pendahulunya.

"Yang kini menjadi perhatian adalah pesan apa yang ingin disampaikanTakaichi melalui perombakan kabinet, terutama terkait arah kebijakan reflasi yang akan ditempuh pemerintah," ujarnya menilai modal politik besar yang diperoleh Takaichi setelah kemenangan dalam pemilu DPR mulai terkikis.

Sementara itu, Bank of Japan (BOJ) pada Juni lalu menaikkan suku bunga acuannya menjadi 1%, level tertinggi dalam 31 tahun. Meski demikian, biaya pinjaman riil masih berada di wilayah negatif karena inflasi bertahan di sekitar target 2% selama hampir empat tahun terakhir.

Subsidi bahan bakar yang diberikan pemerintah sempat membantu menjaga inflasi inti tetap berada di bawah target BOJ untuk bulan kelima berturut-turut pada Juni. Namun, para analis memperkirakan inflasi akan kembali menembus level 2% pada paruh kedua tahun ini seiring mulai diteruskannya kenaikan harga produsen ke tingkat konsumen.

(sef/sef) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]