DPR Harap Calon Gubernur BI Baru Bisa Jaga Independensi-Perkuat Rupiah
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR memastikan, akan menjalankan fungsi konstitusional dengan objektif, profesional, dan mengedapankan kepentingan bangsa saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Bank Indonesia (BI) baru, pengganti Perry Warjiyo yang telah mengundurkan diri.
Sebagaimana diketahui, Perry mengundurkan diri dari jabatannya sejak 25 Juli 2026, seusai mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto dengan alasan pribadi dan secara sukarela. Calon penggantinya nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala Negara ke DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakan melalui surat presiden.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro mengharapkan, nama calon gubernur BI nantinya yang diusulkan kepala negara bisa mampu secara terus menerus menjaga independensi BI sesuai amanat undang-undang, hingga terus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.
"Harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi," kata Fauzi Amro kepada CNBC Indonesia, Senin (27/6/2026).
"Serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," tegasnya.
Fauzi Amro pun menegaskan, saat kepala negara mengirimkan nama calon gubernur BI baru untuk diuji kelayakan dan kepatutannya ke Komisi XI DPR selaku mitra kerja bank sentral, prosesnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Kami akan menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta negara," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR menghormati keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentu proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia," ujar Fauzi.
Hingga nama calon gubernur BI disampaikan kepala negara kepada DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan, hingga kini jabatan Gubernur BI sementara diemban oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
Penetapan Destry sebagai gubernur BI sementara ini disepakati dewan gubernur BI tertanggal 26 Juli 2026, sesuai dengan Sesuai dengan pasal 48 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan, sampai usulan nama calon gubernur BI baru resmi dikirimkan istana melalui surat presiden ke pimpinan DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI, Destry Damayanti selaku Gubernur BI sementara memiliki kapasitas yang memadai untuk menahkodai bank sentral.
"Saya yakin BI bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di bawah kepemimpinan Bu Destry, sambil menunggu proses pengantian gubernur BI yang definitif," ucap Hekal dalam kesempatan terbisah.
Hekal mengatakan, hingga kini Komisi XI juga belum mengetahui alasan pasti Perry memutuskan undur diri dari jabatan Gubernur BI. Ia hanya berharap, proses pergantian kepemimpinan di bank sentral dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kami hanya berharap prosesnya berjalan mulus dan sesuai undang-undang. Sekarang kita apresiasi penunjukan Bu Destry sebagai gubernur BI sementara," ujar Hekal.
(arj/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]