Belanja K/L Naik 40% Semester I-2026, MBG Serap Rp98,9 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Serapan anggaran belanja untuk kementerian atau lembaga (K/L) mengalami peningkatan drastis pada semester I-2026. Nilainya mencapai Rp 658,9 triliun atau setara 43,6% dari target keseluruhan tahun Rp 1.510,5 triliun.

Nilai belanja K/L ini meningkat sekitar 40,04% bila dibandingkan dengan realisasi pada semester I-2025 sebesar Rp 470,5 triliun. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Pada semester I-2025 memang belanja K/L sempat turun sekitar 3,46% dari Rp 487,4 triliun menjadi Rp 470 triliun. Namun, nilai ini pun masih lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, misalnya pada periode 2023-2024, pertumbuhan belanja K/L sekitar 16,82% dari Rp 417,2 triliun menjadi Rp 487,4 triliun, dan 2022-2023 naiknya sekitar 6,21% dari Rp 392,8 triliun menjadi Rp 417,2 triliun.

"Belanja K/L Rp658,9 T (43,6% terhadap APBN), a.l dipengaruhi pelaksanaan MBG, penyaluran Bansos (PBI JKN, Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah), pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan Gaji 13," dikutip dari bahan paparan realisasi APBN Semester I-2026, Kamis (23/7/2026).

Nilai belanja K/L terbesar selama setengah tahun ini berasal dari belanja barang yang mencapai Rp 267,4 triliun atau naik sekitar 100,7% dari periode yang sama tahun lalu Rp 133,2 triliun.

Komponen belanja barang terbesar berasal dari penyaluran MBG yang sudah senilai Rp 98,8 triliun dari total realisasi yang dicairkan Rp 101,1 triliun. Diikuti insentif biodiesel Rp 20,1 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp 7,8 triliun, penyaluran dana BOS Swasta Rp 4,8 triliun, dan stabilisasi pangan Rp 3,2 triliun.

Selanjutnya ialah dalam bentuk belanja pegawai dengan nilai Rp 203,8 triliun atau naik 24,8% dari semester I-2025 sebesar Rp 163,3 triliun. Belanja pegawai ininaik karena pengangkatan ASN baru 355 ribu orang, akselerasi pembayaran tunjangan pendidikan non PNS, serta realisasi THR dan gaji ke-13 ASN Pusat, TNI, dan Polri.

Untuk belanja modal, realisasinya sebesar Rp 109,4 triliun atau naik 14% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 96 triliun. Di antaranya disebabkan pencairan anggaran untuk jalan, irigasi dan jaringan Rp 19,5 triliun, peralatan dan mesin Rp 67,4 triliun, serta gedung dan bangunan Rp 19,1 triliun.

Terakhir, untuk yang dalam bentuk belanja bantuan sosial alias bansos realisasinya Rp 78,3 triliun, naik tipis sekitar 0,4% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 78 triliun.

Belanja bansos ini sebagai besar untuk mendanai program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) Rp 23,2 triliun untuk 96,7 juta peserta, kartu sembako Rp 19,7 triliun untuk 17,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), hingga program keluarga harapan (PKH) Rp 14,5 triliun untuk 9,7 juta KPM.

Adapula yang berbentuk program Indonesia pintar (PIP) Rp 8,8 triliun untuk 12,6 juta siswa, KIP Kuliah Rp 8,2 triliun untuk 940,5 ribu mahasiswa, serta pelaksanaan asistensi dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana Rp 3,9 triliun.