Pimpinan MPR Ungkap Harga Asli Pertalite & Solar, Ternyata Segini..

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebutkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga aslinya di pasaran. Diantara yang disubsidi oleh pemerintah adalah Jenis BBM Khusus Penugasa (JBKP) RON 90 atau Pertalite dan juga Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi.

Eddy menyebutkan hal itu juga yang membuat beban yang ditanggung negara melalui APBN menjadi lebih berat. Mengingat kesenjangan harga antara yang dijual dalam negeri dengan harga aslinya ditanggung melalui APBN.

Dalam catatannya, harga asli BBM Pertalite mencapai Rp 16.100 per liter, namun dijual di dalam negeri Rp 10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis Solar Subsidi memiliki harga asli Rp 12.000-an per liter, namun dijual dalam negeri sebesar Rp 6.800 per liter.

"Hari ini kita subsidi, Biosolar kita harganya kalau Ibu Bapak beli, Biosolar Rp 6.800. Berapa harga produksinya? Rp 12.000 keekonomiannya. Kita beli Pertalite Rp 10.000, dimanapun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp 16.100," katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, Kamis (23/7/2026).

Ketergantungan pasokan energi terhadap impor menjadi pemicu utama kerentanan energi Indonesia, mengingat kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) namun produksi hanya sekitar 600 ribu bph.

Eddy menegaskan bahwa kondisi tersebut membawa tekanan terhadap fiskal karena pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli bahan baku impor.

"Hari ini dari segi ketahanan energi, kita masih menggantungkan harapan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kita secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kita," tuturnya.

Selain BBM, harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang disubsidi pemerintah juga disebut memiliki tanggungan subsidi yang sangat besar dalam setiap tabungnya.

Eddy membeberkan bahwa harga keekonomian gas melon tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat dari harga yang dibayarkan oleh masyarakat saat ini, yakni mencapai Rp 56.000 per tabung. Sedangkan yang dijual ke masyarakat setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp 20.000-Rp 21.000 per tabung.

"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp 20.000-Rp 21.000. Keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp 36.000. Kita kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun. 80% impor," jelasnya.

Besarnya subsidi tersebut dinilai menjadi tantangan karena distribusinya dianggap belum tepat sasaran. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) yang dikutip Eddy, sebagian besar subsidi energi tidak dinikmati oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga diperlukan langkah perbaikan data penerima.

"Menurut Dewan Energi Nasional, 63% subsidi energi kita salah sasaran," kata Eddy.

Oleh karena itu, dia menilai pemanfaatan energi terbarukan dan program dekarbonisasi menjadi kunci agar Indonesia bisa mengurangi beban impor di masa depan.

"Jadi transisi energi yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari commitment kita untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini target dekarbonisasi melalui transisi energi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.