Penjelasan Lengkap Gubernur Donny Soal Universitas Republik Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru di bidang pendidikan yang mengintegrasikan pengelolaan sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara.

Lembaga itu diberi nama, Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Lembaga itu dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur URI yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Usai dilantik Prabowo, Donny menjelaskan pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari perhatian Prabowo terhadap pembangunan SDM, khususnya dalam menyiapkan calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan.

"Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny.

Rencananya ada 10 kampus milik negara bernama, Universitas Republik Indonesia, yang akan dibangun. Selain itu, BPPK juga akan mengintegrasikan sejumlah institusi seperti Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Donny menjelaskan, nantinya ada tiga institusi yang menjadi kewenangan BPPK atau Gubernur URI, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

"Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," katanya.

Dia menjabarkan, LAN selama ini fokus pada pembinaan aparatur sipil negara (ASN) juga akan mendapat perluasan mandat. Selain tetap mengembangkan kompetensi ASN, lembaga tersebut nantinya juga bertanggung jawab menyiapkan talenta untuk BUMN.

"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan khususnya untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," jelasnya.

Sebagai bagian dari implementasi konsep tersebut, Donny mengungkapkan pemerintah telah memulai Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Program yang diluncurkan sekitar dua bulan lalu itu saat ini membina 399 pegawai baru BUMN agar memiliki karakter kepemimpinan sekaligus kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk memajukan Indonesia.

Menurut Donny, sistem pendidikan yang sedang dibangun akan terintegrasi mulai dari jenjang sekolah menengah, perguruan tinggi, hingga penempatan lulusan di pemerintahan maupun BUMN.

Lebih lanjut, model kelembagaan ini mengadopsi praktik yang telah diterapkan sejumlah negara, seperti Ecole Nationale d'Administration (ENA) atau yang dikenal Institut Nasional du Service Public (INSP).

Melalui BPPK, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem pembinaan talenta nasional yang berkesinambungan, mulai dari pendidikan karakter, penguatan kapasitas intelektual, hingga keterampilan kepemimpinan dan manajerial untuk menghasilkan pemimpin Indonesia pada masa mendatang.

Kantor URI atau BPPK nantinya akan dibangun di daerah Bogor Utara yang berada di Cikasungka kawasan perkebunan PTPN, yang dialihfungsikan. Sedangkan saat ini URI dan BPPK akan berkantor di kantor BP BUMN, Jalan Merdeka Selatan.

Donny juga mengatakan bahwa URI akan bersinergi dengan dua kementerian lain di bidang pendidikan.

"Jadi saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi adalah di Kementerian Dikti. Nah nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuannya," kata Donny.

Adapun Donny saat ini belum bisa membeberkan berapa anggaran yang dialokasikan untuk lembaga ini.

"Belum ada sedang kita susun. Kita sedang rinci. Kalau yang sekolah unggulan kan sudah ada di Kementerian Dikti ya, itu sudah teranggarkan yang sudah membangun empat sekolah unggulan itu sudah ada. Tapi kita sedang menyiapkan untuk akhir tahun ini dan juga untuk tahun depan," tuturnya.