Dokumen Bocor, Israel Ketahuan Tandai 150 LSM Pro-Palestina

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah dokumen internal pemerintah Israel yang diperoleh Al Jazeera mengungkap praktik pemantauan terhadap lebih dari 150 organisasi amal dan kemanusiaan internasional pada 2013. Sejumlah lembaga bahkan diberi penanda khusus karena dinilai kritis terhadap Israel atau memiliki keterkaitan dengan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang mendukung perjuangan Palestina.

Dalam dokumen tersebut, Oxfam menjadi salah satu organisasi yang disorot dengan keterangan "aktif dalam upaya BDS global". Namun, Oxfam membantah tuduhan tersebut.

"Komentar-komentar itu tampaknya mencerminkan tuduhan dan interpretasi, bukan penilaian objektif terhadap pekerjaan kami," kata juru bicara Oxfam kepada Al Jazeera, dikutip Rabu (22/7/2026).

Oxfam juga menegaskan tidak mendukung maupun mempromosikan gerakan BDS, sembari menekankan bahwa organisasinya tetap berpegang pada hukum internasional dan berpandangan bahwa pemukiman Israel melanggar hukum humaniter internasional.

Dokumen yang diakses melalui situs kementerian Israel itu memuat informasi dasar berbagai organisasi, mulai dari nama direktur, alamat, nomor telepon, email hingga bidang kerja. Namun pada kolom komentar, sedikitnya 15 organisasi diberi label seperti "kritikus Israel", "terlibat dalam kampanye anti-Israel", hingga "sangat terlibat dalam BDS". Di antaranya adalah Defence for Children International, Premiere Urgence Internationale, dan Mundubat dari Spanyol.

Banyak catatan dalam dokumen tersebut mengutip informasi dari NGO Monitor, organisasi berbasis di Israel yang menyebut dirinya sebagai lembaga riset nonpartisan. Namun, Mayssoun Sukarieh, dosen senior Departemen Pembangunan Internasional King's College London, menilai NGO Monitor merupakan organisasi sayap kanan yang secara khusus memantau kelompok-kelompok pro-Palestina.

Menurut Sukarieh, waktu penyusunan dokumen pada Oktober 2013 bukanlah kebetulan. Saat itu gerakan BDS mulai mendapat perhatian internasional, ditandai dengan sejumlah aksi boikot terhadap Israel, termasuk keputusan fisikawan Stephen Hawking membatalkan kehadirannya dalam sebuah konferensi di Israel.

"Israel mulai merasakan dampak BDS, dan kementerian berusaha memetakan berbagai aspek organisasi-organisasi tersebut. Mungkin data ini dikumpulkan sebagai persiapan menuju undang-undang yang kemudian diberlakukan pada 2017," katanya.

Direktur European Legal Support Center, Giovanni Fassina, menilai daftar tersebut menjadi bukti awal strategi Israel dalam menghadapi gerakan BDS. Menurutnya, sejak 2011 Israel telah memiliki undang-undang yang menjatuhkan sanksi terhadap individu atau organisasi yang menyerukan boikot ekonomi, budaya, maupun akademik terhadap Israel dan permukiman di Tepi Barat.

"Ini bukan taktik baru. Mereka telah melakukan hal ini sejak 2013. Dokumen ini menunjukkan awal dari proses tersebut," ujarnya.

Selain Oxfam, dokumen itu juga mencantumkan sejumlah organisasi internasional lain seperti Norwegian Refugee Council, Medical Aid for Palestinians, World Vision International, Medico International, DanChurchAid, Diakonia, hingga Palestine Solidarity Association Swedia. Beberapa di antaranya diberi catatan karena dianggap aktif mendorong kampanye BDS atau mengkritik kebijakan Israel di wilayah pendudukan.

Riad Othman dari Medico International mengatakan organisasinya tidak mendukung maupun menyerukan boikot terhadap Israel. Namun, ia menegaskan pihaknya membela hak individu dan kelompok untuk menyuarakan seruan boikot.

"Dokumen ini menunjukkan reaksi yang berlebihan dari pihak Israel," katanya.

Menurut para pengamat, dokumen tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah Israel telah lama memantau organisasi kemanusiaan dan jaringan masyarakat sipil yang dinilai mendukung perjuangan Palestina, jauh sebelum kebijakan resmi terhadap pendukung BDS diberlakukan pada 2017.