Anggaran MBG Sudah Dipangkas Rp39 T Jadi Rp229 T, Bisa Turun Lagi?
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) masih membuka peluang efisiensi lebih lanjut terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Saat ini, pagu anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu telah dipangkas menjadi Rp229 triliun dari sebelumnya Rp268 triliun.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan pengurangan anggaran tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan sasaran penerima manfaat.
"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun itu menjadi Rp 229 triliun, sementara. Tapi kan kita sebelum dilakukan penyelesaian ulang, dari tadi refocusing penerima manfaat, dan juga perubahan tata kelola," ungkap Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Selasa (21/7/2026).
BGN menegaskan fokus utama saat ini bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan membenahi tata kelola distribusi program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan efisiensi anggaran bukan menjadi tujuan utama BGN. Ia menyebut fokus utama lembaganya saat ini adalah memperbaiki tata kelola program MBG, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Salah satu pembenahan yang tengah dilakukan adalah menyelaraskan cakupan layanan MBG di sekolah-sekolah. Dari hasil evaluasi, BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi tumpang tindih layanan maupun anggaran.
Dengan perbaikan tersebut, kebutuhan anggaran program juga akan disesuaikan mengikuti hasil penyelarasan di lapangan.
Menurutnya, BGN menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, termasuk sekolah yang menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.
"Kami temukan ada satu sekolah, ternyata dilayanin oleh dua SPPG. Kelas 1-kelas 3 dilayanin SPPG A. Kelas 4-kelas 6 dilayanin SPPG B. Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh ya," terangnya.
Selain memperbaiki distribusi, BGN juga tengah melakukan penyisiran ulang terhadap data penerima manfaat MBG. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk mempertajam tata kelola program. Saat ini, jumlah penerima manfaat yang sedang dievaluasi mencapai 62,7 juta orang.
"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelola, diberi waktu sebulan, jadi nanti dengan hasil penyisiran tadi dari 62,7 juta, saya yakin sebenarnya akan otomatis mengikuti," jelasnya.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]