Anggaran Tambahan Transfer ke Daerah 2026 Tinggal Tunggu Restu Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mempersiapkan anggaran tambahan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 untuk mendukung arus kas pemda.

Namun, untuk nilai pasti penambahan TKD itu, ia mengaku harus mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang sih kita sudah punya angka tertentu tapi belum bisa kita umumkan karena saya musti dapat izin dari Bapak Presiden dan komunikasi dengan Kemendagri," kata Purbaya di kantornya, dikutip Rabu (22/7/2026).

Purbaya mengakui, juga sudah mendengar adanya masalah fiskal pemda karena anggaran TKD yang menurun. Namun, ia menegaskan, pemerintah pusat harus terlebih dahulu memeriksa secara detail kondisi kas masing-masing pemda.

"Kita memang sedang memeriksa daerah-daerah mana saja yang enggak punya duit, ngakunya kan begitu, kita akan melihat uang mereka di bank seperti apa, dipakai apa enggak," tegas Purbaya.

Soal rencana penambahan TKD ini sebelumnya juga sempat disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 15 Juli 2026. Namun, ia memberi sinyal tambahannya akan bersifat selektif meski belum menjabarkan detail kenaikannya.

"Kita petakan satu per satu mana daerah yang memang kesulitan cash, dan memang ada rencana kita melakukan penambahan. Nah ini memang masih dalam proses tapi kita berharap ini bisa mengurangi kesulitan yang ada tapi akan lebih selektif," paparnya.

Saat rapat karja dengan Badan Anggaran DPR pada 7 Juli 2026, Purbaya sebetulnya sudah mengungkapkan adanya potensi penambahan pagu anggaran TKD sebesar Rp 13,3 triliun. Dengan demikian pagu TKD nantinya akan mencapai Rp 706,3 triliun dari Rp 693 triliun.

Saat itu, Purbaya bilang tambahan anggaran TKD itu termasuk untuk tambahan anggaran untuk penanganan bencana Sumatera serta tambahan otonomi khusus Papua hingga data tambahan infrastruktur khusus.

Dengan adanya tambahan itu, pagu anggaran TKD sebenarnya masih lebih rendah dibanding yang disiapkan pada 2025 senilai Rp 919,9 triliun. Namun, Purbaya menganggap kenaikan ke level Rp 706,3 triliun sudah cukup signifikan.