IKN Ngebut Terus, Tender Proyek Baru Mau Dibuka-Negara Makin Kaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan tahap pertama (batch 1) telah selesai sepenuhnya. Setelah menuntaskan pembangunan jalan-jalan utama, pemerintah kini memfokuskan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari target menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028.

Di saat yang sama, Otorita IKN (OIKN) uga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna mendukung pembangunan tahap berikutnya (batch 3), pengelolaan aset yang telah terbangun, serta pembelian lahan.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026) mengungkapkan, usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada 18 Juni 2026. Dana itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan batch 3 dengan skema tahun jamak (multiyears) 2026-2028.

Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun. Basuki mengungkapkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2% setelah memperhitungkan seluruh kontrak pengadaan. Sementara itu, realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2% dari pagu anggaran.

"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun," kata Basuki, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Siap Lelang Proyek Baru

Basuki juga memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025. Dari pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp9,04 triliun setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran anggaran pemerintah pusat, realisasi belanja mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13%. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal senilai Rp7,66 triliun guna menyelesaikan berbagai proyek pembangunan di kawasan IKN.

"Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100%. Batch 1 merupakan untuk jalan-jalan utama," kata Basuki.

"Batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," sambungnya.

Ia menjelaskan pembangunan batch 2 akan berlangsung hingga 2027 dan difokuskan pada pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif beserta kawasan pendukungnya.

Usai rapat, Basuki mengatakan progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif kini telah mencapai sekitar 15%. Dalam waktu dekat, Otorita IKN juga akan melelang proyek pembangunan hunian bagi aparatur yang akan bertugas di kawasan tersebut.

"Ya kami terus melakukan itu.. menyiapkan untuk pertama infrastrukturnya, ini lagi jalan terus untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15% progres semuanya, dan akan kita tenderkan minggu ini untuk yang huniannya," jelas Basuki.

Menurutnya, pembangunan yang saat ini berlangsung masih berfokus pada kawasan dan gedung perkantoran. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan pembangunan kawasan hunian bersamaan dengan penyelesaian regulasi pendukung.

"Yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya, ini tinggal kita untuk huniannya, ya. Kemudian untuk regulasi-regulasinya juga sudah kita siapkan," ujarnya.

Basuki memastikan pembangunan kompleks legislatif akan terus dipercepat hingga akhir 2027 sebagai bagian dari persiapan pemindahan pusat pemerintahan politik ke IKN.

"Iya 2027.. dari 2025, 2026, 2027," ucap dia.

Ia menjelaskan kawasan yudikatif akan meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), beserta kawasan dan huniannya. Sementara kawasan legislatif akan mencakup kompleks DPR, MPR, DPD, ruang sidang paripurna, serta hunian bagi pejabat dan pegawai.

"Iya jadi kalau yudikatif kan MA, MK, KY, huniannya, kawasannya. Kalau legislatif, DPR, MPR, DPD, sidang paripurna, dan huniannya," terangnya.

Potret Keuangan Otorita

Selain pembangunan fisik, nilai aset Otorita IKN juga terus meningkat. Hingga 31 Desember 2025, total aset yang tercatat dalam neraca mencapai Rp71,96 triliun, naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.

Basuki mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan percepatan pembangunan fisik sepanjang 2025. Kekayaan bersih Otorita IKN juga naik menjadi Rp71,41 triliun atau bertambah Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan belanja negara untuk pembangunan IKN telah bertransformasi menjadi aset negara yang dikelola Otorita IKN.

Di sisi lain, Basuki memastikan transportasi umum di IKN pada tahap awal masih akan mengandalkan armada bus listrik. Pemerintah belum memiliki rencana membangun moda transportasi berbasis rel seperti LRT maupun MRT.

"Ya itu bus, bus listrik aja. Kalau LRT/MRT sekarang belum," kata Basuki.