Trump Tuduh China Campuri Pemilu 2020, Ini Kata Intelijen AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menuduh China mencampuri pemilu AS 2020 dengan membuka dokumen intelijen yang diklaim menjadi buktinya. Namun, klaim tersebut bertentangan dengan penilaian resmi komunitas intelijen AS yang menyatakan tidak ada bukti Beijing memengaruhi hasil pemilu.

Dalam pidato selama sekitar 25 menit pada Kamis (16/7/2026), Trump menyatakan dokumen yang dideklasifikasi tersebut memperlihatkan "kerentanan yang mengejutkan dalam infrastruktur pemilu kita."

Ia juga mengklaim China secara ilegal memperoleh sekitar 220 juta data pemilih AS yang mencakup nama, alamat, dan informasi pendaftaran pemilih. Trump menuduh sebagian anggota komunitas intelijen sengaja menutupi besarnya aktivitas China.

Namun, tuduhan itu bertolak belakang dengan laporan intelijen AS yang dipublikasikan pada 2021. Penilaian tersebut menyimpulkan tidak ada indikasi aktor asing, termasuk China, berupaya atau berhasil mengubah aspek teknis pemilu presiden 2020, mulai dari pendaftaran pemilih, surat suara, proses penghitungan hingga hasil akhir.

Sebagai informasi, laporan itu disusun ketika John Ratcliffe menjabat Direktur Intelijen Nasional pada pemerintahan Trump, yang kini memimpin CIA.

Meski demikian, laporan tersebut memang mencatat China telah berupaya mengumpulkan informasi mengenai pemilih AS, opini publik, partai politik, kandidat, dan pejabat pemerintah setidaknya sejak 2008. Aktivitas itu dinilai bertujuan meningkatkan kemampuan Beijing memprediksi hasil pemilu, bukan untuk mengubah hasil pemungutan suara.

Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan data pemilih yang dikumpulkan China bukan merupakan informasi rahasia karena basis data semacam itu lazim diperjualbelikan kepada konsultan politik. Menurut mereka, data tersebut juga tidak dapat dimanipulasi untuk mengubah hasil pemilu.

Sebelum pidato Trump disampaikan, sejumlah pejabat Gedung Putih dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa pembukaan dokumen terkait China berpotensi menyesatkan publik. Sementara itu, Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Chang, membantah keras tudingan tersebut.

"China tidak pernah dan tidak akan pernah ikut campur dalam pemilihan presiden AS," tegas Liu, seperti dikutip Reuters, Jumat (17/7/2026).

Sejumlah dokumen yang dipublikasikan juga dinilai tidak mendukung klaim Trump. Salah satunya justru menyebut sistem penghitungan suara AS sangat sulit dimanipulasi dalam skala yang cukup besar untuk memengaruhi hasil pemilu. Dokumen lain bahkan membahas pemilu Venezuela, bukan pemilu Amerika Serikat.

Senator Partai Demokrat Mark Warner turut mengkritik pernyataan Trump. "Pernyataan mengejutkan Trump tentang China sama sekali tidak benar. Faktanya, badan intelijen kita sepakat bahwa China bahkan tidak mencoba mengubah satu suara pun dalam pemilihan 2020," ujarnya.

Pidato tersebut juga kembali diwarnai seruan Trump agar Kongres meloloskan SAVE America Act, rancangan undang-undang yang mewajibkan identitas berfoto dan bukti kewarganegaraan untuk memilih serta memperketat aturan pemungutan suara melalui pos. RUU itu telah berulang kali lolos di DPR AS yang dikuasai Partai Republik, tetapi masih terhambat di Senat akibat penolakan Partai Demokrat.

Isu keamanan pemilu kembali diangkat Trump di tengah tekanan politik yang dihadapinya menjelang pemilu paruh waktu November. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga AS tidak puas terhadap penanganan ekonomi dan menolak perang Iran, sementara sejumlah tokoh Partai Republik juga mendesak Trump lebih memfokuskan perhatian pada persoalan biaya hidup dibanding terus mengungkit hasil pemilu 2020.