Basuki Buka-Bukaan Progres Proyek IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan tahap pertama (batch 1) telah rampung sepenuhnya. Setelah seluruh batch 1 atau jalan utama selesai dibangun, pemerintah kini memfokuskan pengerjaan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari persiapan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, realisasi belanja Otorita IKN pada 2025 mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13% dari pagu anggaran sebesar Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja modal mendominasi dengan nilai Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan di IKN.

"Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100%. Batch 1 merupakan untuk jalan-jalan utama," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

"Batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," sambungnya.

Ia menjelaskan, pembangunan batch 2 akan berlangsung hingga 2027 dan mencakup pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif maupun yudikatif beserta kawasan pendukungnya. Saat ditemui usai rapat, Basuki mengatakan progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai sekitar 15%. Dalam waktu dekat, Otorita IKN juga akan melelang pembangunan hunian bagi para aparatur yang akan bertugas di kawasan tersebut.

"Ya kami terus melakukan itu.. menyiapkan untuk pertama infrastrukturnya, ini lagi jalan terus untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15% progres semuanya, dan akan kita tenderkan minggu ini untuk yang huniannya," jelas Basuki.

Menurutnya, pembangunan yang telah berjalan saat ini mencakup kawasan dan gedung perkantoran. Sementara itu, pembangunan hunian menjadi tahap berikutnya yang akan segera dimulai bersamaan dengan penyelesaian berbagai regulasi pendukung.

"Yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya, ini tinggal kita untuk huniannya, ya. Kemudian untuk regulasi-regulasinya juga sudah kita siapkan," ujarnya.

Basuki memastikan pembangunan kompleks legislatif akan terus dikebut hingga akhir 2027. Proyek tersebut telah dimulai sejak 2025 dan menjadi bagian dari target pemerintah mempersiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik.

"Iya 2027.. dari 2025, 2026, 2027," ucap dia.

Ia merinci, kawasan yudikatif yang dibangun meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), beserta hunian dan kawasannya. Sementara kawasan legislatif akan mencakup gedung DPR, MPR, DPD, ruang sidang paripurna, hingga hunian bagi para pejabat dan pegawai.

"Iya jadi kalau yudikatif kan MA, MK, KY, huniannya, kawasannya. Kalau legislatif, DPR, MPR, DPD, sidang paripurna, dan huniannya," terangnya.

Di sisi lain, Basuki mengungkapkan transportasi umum di IKN pada tahap awal masih akan mengandalkan armada bus listrik. Pemerintah belum memiliki rencana membangun moda transportasi berbasis rel seperti LRT ataupun MRT.

"Ya itu bus, bus listrik aja. Kalau LRT/MRT sekarang belum," kata Basuki.