AHY Ungkap Kondisi RI Genting, 49.206 KM Persegi Daratan Bisa Hilang

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurthi Yudhoyono menjelaskan ada tantangan dan ancaman yang harus dihadapi oleh Indonesia akibat peningkatan air laut (sea level rise). Pria yang akrab disapa AHY itu menjelaskan peningkatan air laut terjadi karena efek pemanasan global yang membuat es di Antartika mulai mencair.

Saat terjadi peningkatan permukaan air laut, AHY mengatakan ada ancaman lain berupa penurunan tanah (land subsidence).

"Ketika di Teluk Jakarta, termasuk di Semarang, Demak, dan Kendal, itu rata-rata per tahunnya bisa 5, bisa 10, bisa 15 hingga 20 cm turun," ujar AHY saat memberikan paparan di Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026).

"Jadi, dalam 10 tahun itu bisa lebih rendah tanah kita hingga 2 meter," sambungnya.

AHY menjelaskan fenomena penurunan tanah ini diduga karena masih terdapat masyarakat yang mengambil air tanah sebagai air bersih. Di sisi lain, kebutuhan air di wilayah perkotaan akan semakin berat karena masyarakat juga diperkirakan akan menempati daerah perkotaan.

"Masih terdapat puluhan juta keluarga atau rumah tangga yang mengambil air bersihnya dari dalam tanah dan beban berat pembangunan perkotaan. Di proyeksikan 70% nanti masyarakat Indonesia akan tinggal di kota-kota besar. Ini yang perlu kita mitigasi bersama-sama," bebernya.

Berdasarkan data Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), ucap AHY ada beberapa skenario-skenario akibat kenaikan permukaan air laut. Pertama, jika kenaikan muka air laut itu hingga 0,6 meter, garis pantai kita Indonesia yang terdampak dan kemungkinan terendam air laut hingga 22 ribu lebih (22.217) kilometer persegi.

"Sedangkan lebih buruk lagi jika terjadi kenaikan muka air laut hingga 1,2 meter. Bisa dilihat 49 ribu lebih (49.206) kilometer persegi luas daratan yang terdampak. Ini proyeksi memang panjang 2.100 tahun ke depan," ucap AHY.

Sementara untuk 50 tahun ke depan di Indonesia bisa mengalami penurunan tanah 0,74 cm per tahun atau lebih parah dibandingkan rata-rata dunia sebesar 0,4 cm per tahun.

"Itu mungkin Indonesia, tadi kan kalau rata-rata global itu 0,4 cm per tahun. Kalau Asia Tenggara 0,5 hingga 0,7 cm per tahun, Indonesia juga bisa mengalami di sejumlah pulau itu di 50 tahun ke depan bisa hingga 0,74 cm," terang AHY.

AHY mengatakan ada beberapa aspek yang perlu disiapkan dalam mengantisipasi kenaikan permukaan air laut yang dapat berdampak kepada penduduk di pesisir. Pertama, terkait dengan infrastruktur, yakni jalan pelabuhan yang saat ini mulai menunjukkan kerusakan akibat air laut.

"Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya rusak, ya ini akan membutuhkan anggaran yang besar juga untuk melakukan perbaikan atau preservasi," jelas AHY.

Aspek kedua adalah terkait dengan layanan dasar masyarakat pesisir, seperti akses untuk air minum, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. Aspek ketiga adalah ekonomi, dimana kebanyakan pesisir di Indonesia merupakan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi di Pantura (pantai Utara) saja paling tidak berkontribusi 27% terhadap GDP secara nasional," kata AHY.

Dirinya mengatakan bahwa tata ruang wilayah pesisir harus terus diperbaharui untuk mengantisipasi efek lebih besar dari penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut. Selanjutnya, adalah aspek ekosistem alam pesisir yang perlu selalu dirawat dan dijaga.

Jika tidak tepat dalam merumuskan dan eksekusi kebijakan, AHY melihat pulau-pulau kecil akan sangat rentan dan hal ini bisa terkait dengan kedaulatan. Oleh karena itu, AHY menjelaskan bahwa kebijakan untuk mencegah berbagai dampak dari penurunan tanah yang juga beriringan dengan kenaikan permukaan air laut merupakan tanggung jawab lintas sektor dan wilayah karena memiliki efek jangka panjang.

"Intinya kita ingin melakukan standarisasi data, tata kelola yang juga semakin efektif dan efisien dan terakhir kita harus bisa meletakkan sejumlah prioritas kebijakan. Ini perlu diorkestrasi," bebernya