MARKET DATA

Siap-Siap Layanan Keselamatan Transportasi Terancam, Ini Penyebabnya

Ferry Sandi,  CNBC Indonesia
13 July 2026 13:05
Bus dengan tanda silang merah. (Dok. Kemenhub)
Foto: Bus dengan tanda silang merah. (Dok. Kemenhub)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui keterbatasan anggaran pada 2027 berpotensi memengaruhi sejumlah program prioritas. Dari total kebutuhan anggaran Rp10,22 triliun, pemerintah baru memperoleh pagu indikatif Rp4,31 triliun atau sekitar 42% dari kebutuhan.

Kondisi tersebut membuat sejumlah program harus disusun berdasarkan skala prioritas. Pemerintah juga telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan agar berbagai layanan transportasi dan program keselamatan tetap dapat berjalan optimal.

"Nilai pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2027 adalah sebesar Rp10,22 triliun. Sementara pagu indikatif yang kami terima sebesar Rp4,31 triliun atau 42,18% dari kebutuhan sehingga masih terdapat gap anggaran sebesar Rp5,91 triliun," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam rapat dengan Komisi V DPR RI yang disiarkan YouTube, Senin (13/7/2026).

Selain nilai anggaran yang lebih kecil, ruang fiskal juga dinilai semakin terbatas karena komposisi sumber pendanaan mengalami perubahan. Porsi rupiah murni turun cukup besar, sementara pembiayaan melalui pinjaman luar negeri meningkat sehingga fleksibilitas penggunaan anggaran menjadi lebih terbatas.

"Komposisi pagu indikatif 2027 berbeda cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Rupiah murni turun sekitar Rp1 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri meningkat sehingga kondisi kami tidak hanya terbatas anggaran tetapi juga terbatas ruang fiskal berdasarkan sumber dananya," ujar Aan.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari keselamatan jalan, angkutan perintis hingga pembangunan transportasi massal di sejumlah kota.

"Kami juga telah mengajukan kebutuhan anggaran mandatory yang belum terakomodasi sebesar Rp2,702 triliun kepada Menteri Keuangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal," kata Aan.

"Kami menyadari pagu indikatif 2027 masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat akan keselamatan dan pelayanan transportasi. Karena itu kami berharap dukungan tambahan anggaran agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan," lanjutnya.

(dce) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Belanja Pegawai Rp5,03 T, Begini Gambaran Pagu Indikatif Kemenhub 2027


Most Popular
Features