Fenomena Baru di Negara Maju, Ramai-Ramai Warga Menuju Bangkrut
Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena baru terjadi di negara maju, Selandia Baru. Meski dikenal memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, warga di negara tetangga RI itu diperkirakan akan menghadapi peningkatan jumlah kebangkrutan pribadi beberapa tahun ke depan.
Kondisi itu muncul di tengah tren penurunan angka kebangkrutan selama beberapa tahun terakhir. Data terbaru menunjukkan jumlah kebangkrutan pribadi di Selandia Baru turun drastis dari lebih dari 3.000 kasus pada tahun fiskal 2017/2018 menjadi kurang dari 1.500 kasus pada 2024/2025.
Tapi, di saat yang sama, permohonan pencairan dana pensiun KiwiSaver karena alasan kesulitan keuangan justru mencetak rekor tertinggi. Tekanan ekonomi saat ini telah membuat masyarakat melakukan penarikan besar-besaran warga pada dana pensiun KiwiSaver, program tabungan pensiun sukarela yang didukung pemerintah.
"Berdasarkan pengamatan para mentor keuangan, banyak orang lebih memilih penarikan KiwiSaver daripada prosedur tanpa aset atau bentuk kepailitan lainnya," kata Juru bicara jaringan mentor keuangan Fincap, Jake Lilley, seperti dikutip Radio New Zealand (RNZ), Jumat (10/7/2026).
Menurut Lilley, masih banyak masyarakat yang menganggap kebangkrutan sebagai stigma sehingga enggan menempuh proses tersebut, meski dalam beberapa kasus justru bisa menjadi solusi yang lebih baik dalam jangka panjang. Ia menambahkan, survei terbaru menunjukkan sekitar 40% waktu kerja para mentor keuangan kini dihabiskan untuk membantu masyarakat mengajukan pencairan dana KiwiSaver akibat tekanan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Ekonom Simplicity, Shamubeel Eaqub, menilai penggunaan dana pensiun untuk menghindari kondisi keuangan yang lebih buruk bukanlah hal yang negatif. Apalagi, uang yang digunakan milik warga sendiri.
"Itu adalah uang mereka sendiri. Sebagian besar permohonan yang kami lihat berkaitan dengan kehilangan pekerjaan maupun masalah kesehatan yang serius," katanya.
Meski angka kebangkrutan turun, tekanan terhadap kondisi keuangan rumah tangga masih cukup tinggi. Pakar penyelesaian utang DebtFix, Christine Liggins, mengungkapkan sekitar 450.000 warga Selandia Baru masih menunggak pembayaran utang setiap bulan.
Ia memperkirakan jumlah kebangkrutan pribadi berpotensi meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu pemicunya adalah langkah otoritas pajak yang semakin agresif menindak perusahaan yang memiliki tunggakan pajak, sehingga dapat berdampak pada pemilik usaha kecil yang akhirnya harus menyatakan bangkrut secara pribadi.
Liggins bahkan menilai sistem kepailitan yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengembangkan mekanisme penyelesaian utang yang lebih fleksibel tanpa memberikan label "bangkrut" kepada seseorang selama bertahun-tahun.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]