Catatan Purbaya Soal APBN Semester I: Pajak Tumbuh, Defisit Tetap Aman
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kinerja APBN Semester I 2026 tetap sehat dan terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencatat pertumbuhan yang kuat, didukung meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," ujar Purbaya dalam rapat Laporan Semester (Lapsem) I-2026 di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Adapun, belanja negara hingga semester I-2026 mencapai Rp1.656,0 triliun atau 43,1% dari pagu APBN. Penerimaan pajak pada Semester I-2026 mampu mencapai Rp 1.035,7 triliun atau naik 24,6% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 831,3 triliun, meski baru sebesar 43,9% dari target APBN 2026.
Purbaya mengatakan, moncernya setoran pajak ini terjadi untuk seluruh jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Pertumbuhan ini mencerminkan kombinasi kondisi ekonomi domestik yang tetap terjaga, semakin efektifnya implementasi Coretax, dan penguatan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan," kata Purbaya.
Hingga akhir tahun, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah hingga akhir tahun berpotensi melampaui pagu awal.
Dari sisi belanja, Purbaya menjelaskan bahwa hingga Semester I 2026, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja negara tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial seperti bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, penyaluran Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke 13.
"Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026," ungkapnya.
Sementara itu, transfer ke daerah atau TKD telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6% dari pagu APBN, menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Dengan demikian, Purbaya menuturkan pada semester I-2026 mengalami defisit sebesar Rp 196,5 triliun atau secara persentase sebesar 0,76%.
"Defisit APBN dijaga di batas aman. Kalau kita pakai cara sama 6 bulan 0,7% berarti kalau setahun (defisit) 1,52%. Mereka akan tetap bilang anggaran parah. Ini angka terjadi betulan," katanya.
Untuk keseluruhan tahun, Purbaya memperkirakan defisit APBN 2026 akan mencapai 2,85% PDB atau senilai Rp 734,3 triliun. "Outlook defist Rp 734,3 triliun, persentase 2,85% PDB. Saya yakin bisa tekan defisit ini ke bawah," ungkap Purbaya.
Outlook defisit APBN ini mempertimbangkan pendapatan negara yang diramal akan terkumpul Rp 3.208,1 triliun atau setara 101,7% dari target APBN 2026. Lalu, Belanja negara Rp 3.942,4 triliun atau setara 102,6% dari target.
"Peran APBN sebagai shock absorber pada saat harga minyak tinggi. Kita tidak naikkan BBM subsidi, untuk pemerintah itu bagus jaga stabilitas," paparnya.
(haa/haa) Add
source on Google