ESDM Mau Lanjutkan Lagi Konversi Motor Listrik, Jalan Tahun Ini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang kebijakan konversi motor konvensional ke motor listrik untuk tahun ini yang sempat terhenti sebelumnya. Kajian tersebut dilakukan untuk mencari skema insentif yang lebih tepat untuk mempercepat serapan kendaraan listrik di masyarakat.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa rencana perpanjangan aturan tersebut masih dalam tahap penyusunan draf. Dia menyebutkan pihaknya sedang menggandeng akademisi dan tim teknis untuk menentukan konsep terbaik bagi kelanjutan program tersebut.

"Konversi motor listrik itu selama ini yang dilakukan kementerian ESDM kan sesuai peraturan menterinya sampai dengan tahun 2024. Waktu itu saya mau melakukan revisi permennya untuk mau diperpanjang atau tidak. Masih berbentuk draft," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (7/7/2026).

Kajian tersebut turut melibatkan berbagai pihak mulai dari Kementerian Sains dan Teknologi hingga institusi pendidikan seperti ITB dan ITS. Fokus utama pengkajian adalah mengenai besaran bantuan pemerintah serta keterlibatan sektor swasta melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) agar tidak membebani masyarakat.

"Lalu 2026 ini ada program itu lagi. Nah, saya baru melakukan kajian kalau program ke depannya apakah masih dengan konsep yang sama dengan yang dulu atau tidak. Nah, itu kita minta kajian sama Kemensaintek, sama tim BBSP di tempat kami, dan tim ITB. Gitu. Terus ada ITS juga lah," lanjutnya.

Pada program konversi motor listrik yang pernah berjalan, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 10 juta per unit dari total biaya konversi yang mencapai Rp 15 juta. Eniya mengungkapkan bahwa kekurangan biaya sebesar Rp 5 juta per unit tersebut sempat diupayakan melalui gerakan CSR perusahaan guna memberikan layanan konversi secara cuma-cuma kepada pemilik motor.

"Lalu unit itu yang dikonversi butuh 15 juta. Sisanya 5 juta itu ditanggung sendiri oleh pribadi. Tapi waktu itu saya gerakan CSR untuk menanggung 5 jutanya. Sehingga yang bersangkutan free, kan? Motornya dirubah," imbuhnya.

Pemerintah juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang menyalurkan CSR untuk mendukung program konversi ini melalui penilaian PROPER di Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan mekanisme ini, perusahaan yang berkontribusi dapat memperoleh poin tambahan yang berdampak positif pada laporan keberlanjutan perusahaan.

"Dia kalau melakukan alokasi dana CSR-nya untuk konversi kendaraan listrik, dapat poin 5. Dapet poin, jadi ya mereka memberikan CSR itu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana percepatan konversi motor konvensional menjadi bermesin beterai listrik. Untuk itu pemerintah akan memberikan program subsidi seperti sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, terkait percepatan implementasi energi bersih seperti pembangunan PLTS 100 Gigawatt dan konversi 120 juta motor ke mesin baterai listrik, Kamis (5/3/2026).

"Semacam begitu (subsidi), tapi nanti kita cari formulasi yang baik," kata Bahlil, saat ditanya program percepatan yang akan diberikan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah memberikan subsidi untuk konversi kendaraan motor listrik sebanyak 200 ribu unit yang berakhir tahun 2024 lalu. Namun subsidi senilai Rp 7 - 10 juta itu tidak lagi dilanjutkan pemerintah.

Menurut Bahlil, nantinya nilai program subsidi ini lebih murah dari sebelumnya. Dia memberikan estimasi subsidi yang diberikan senilai Rp 5 - 6 juta per unit, karena teknologi yang sudah jauh lebih murah.

"Tapi sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar Rp 5 - 6 juta, jadi ke sini semakin murah. Dan itu akan diupayakan untuk pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini belum bisa membeberkan target pemberian motor koversi ini untuk tahap pertama. Saat ini pihaknya masih melakukan kerja dan perhitungan terkait hal itu.