Resmi! Hamas Siap Serahkan Kekuasaan Gaza ke Lembaga Dukungan AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok militan Hamas secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk menyerahkan otoritas pemerintahan di Jalur Gaza setelah dua dekade berkuasa. Hamas secara resmi mengundang pemerintahan interim yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih pengelolaan wilayah Palestina tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Selasa (7/7/2026), penyerahan kekuasaan ini ditujukan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Kendati menyatakan siap menyerahkan kendali keamanan sebagai bagian dari masa transisi, pernyataan resmi Hamas sama sekali tidak memuat janji untuk melucuti senjata mereka secara sepihak sebagaimana yang selama ini dituntut oleh Israel dan AS.

Kepala pemerintahan Hamas di Gaza, Mohammed al-Farra, langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan ketua komite tindak lanjut kerja pemerintah dan ketua komite darurat. Langkah ini menandai berakhirnya arah politik Hamas dalam tata kelola Gaza yang telah mereka kuasai sepenuhnya sejak tahun 2007 silam.

"Setelah saya memastikan bahwa semua persiapan yang diperlukan telah selesai untuk penyerahan sistem pemerintahan di Jalur Gaza, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari posisi saya," tulis al-Farra dalam surat resminya.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menghilangkan segala dalih bagi pihak Israel yang terus melakukan agresi di wilayah tersebut. Pihak Hamas ingin menunjukkan komitmen mereka untuk memecah kebuntuan politik demi keselamatan warga sipil.

"Hamas telah mengambil langkah baru di mana kami tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, guna menghilangkan segala dalih bagi pihak pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan mereka," ungkap Qassem.

Sejumlah analis menilai pengumuman ini merupakan langkah simbolis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang mandek, sekaligus melawan proposal Israel yang ingin membatasi bantuan rekonstruksi. Di sisi lain, ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan lewat media sosial bahwa komitenya sudah sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional tersebut.

Pihak Dewan Perdamaian yang diawasi oleh pemerintahan Donald Trump bersikap hati-hati dalam menanggapi deklarasi sepihak dari Hamas ini. Mereka menegaskan bahwa penilaian akhir akan tetap didasarkan pada tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar janji politik.

"Prinsip utamanya tetap satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata. Ini berarti konsolidasi semua senjata di bawah kendali NCAG," tegas Dewan Perdamaian dalam pernyataan resmi di akun media sosial mereka.

Direktur proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, Max Rodenbeck, menilai Hamas sedang berusaha keras mencari jalan keluar di tengah penderitaan Gaza yang tak berujung. Menyerahkan kekuasaan politik dipandang sebagai opsi paling realistis untuk menekan balik fleksibilitas AS dan Dewan Perdamaian.

"Absennya 'cakrawala politik' bagi warga Palestina membuat kelompok ini tidak bisa begitu saja meletakkan senjata, tetapi setidaknya mereka dapat memberi sinyal kesediaan untuk melepaskan kekuasaan politik," jelas Rodenbeck.

Pengamat dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada, menambahkan bahwa Hamas sadar akan skenario politik yang sedang dimainkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas sengaja mengambil inisiatif ini untuk menghindari jebakan lokalisasi bantuan di wilayah yang dikontrol militer Israel.

"Hamas mencoba merebut kembali inisiatif dan menghindari hambatan yang diciptakan oleh rencana pembangunan kamp baru," ungkap Shehada. "Bahkan jika mereka setuju melucuti senjata secara sepihak dan melakukan semua yang diminta, Hamas tahu Netanyahu tidak akan mengizinkan rekonstruksi di mana pun di Gaza sebelum pemilu."