MARKET DATA

Amran Minta Petani Maju Jawab Warga Marah-Marah di Medsos, Ada Apa?

Martyasari Rizky,  CNBC Indonesia
04 July 2026 15:40
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam acara Tanam Padi Bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026).  (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Merauke, CNBC Indonesia - Petani di Merauke, Papua Selatan, meminta pemerintah menambah program cetak sawah di wilayahnya. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat meninjau lahan cetak sawah di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Sabtu (4/7/2026).

Salah satu petani, Yohanis Yandi, mengaku ingin perluasan sawah di Kampung Urumb kembali ditambah 2.000 hektare. Ia mengatakan program cetak sawah yang berjalan saat ini sudah mulai digarap masyarakat setempat.

"Saya juga sudah lakukan. Saya ada masih mau tambah lagi 2.000 hektar Pak," kata Yohanis dalam kesempatan itu.

Mendengar permintaan itu, Amran merespons positif. Namun, ia menyelipkan syarat agar masyarakat ikut menjelaskan ke publik bahwa program cetak sawah di Merauke berjalan atas permintaan warga, bukan paksaan pemerintah.

"Aku tambah, tapi dengan catatan kalau ada yang marah-marah di medsos (media sosial) langsung Bapak bicara," ujar Amran.

Amran mengaku selama ini kerap menerima tudingan di media sosial, khususnya TikTok, menyebut program cetak sawah dilakukan secara paksa. Karena itu, ia meminta warga yang merasakan langsung manfaat program tersebut ikut menyampaikan penjelasan ke masyarakat.

Menanggapi hal itu, Yohanis menyatakan siap menjawab langsung jika ada pihak yang mempertanyakan program cetak sawah di wilayahnya.

"Jadi kalau ada yang mau bicara, datang ke rumah saya. Saya 24 jam di rumah," ujar Yohanis.

Amran lalu menegaskan, perluasan sawah di Merauke bukan program yang dipaksakan negara, melainkan usulan masyarakat setempat. Ia juga memastikan lahan yang dicetak tetap menjadi milik warga, sementara pemerintah hanya berperan membantu pengembangan dan menyerap hasil panen melalui Perum Bulog.

"Saudara kita di Papua Selatan ini yang meminta untuk bantuan cetak sawah. Bukan program dipaksakan. Kenapa? Empowering. Kita berdayakan. Itu milik rakyat, semua yang dicetak ini milik Bapak semua," tegas Amran.

Pemerintah saat ini menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Dengan produktivitas Merauke yang sudah mencapai sekitar 5 ton per hektare, petani berpotensi memperoleh pendapatan sekitar Rp32,5 juta per hektare dalam satu kali panen.

Data pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian menunjukkan produksi padi di Merauke naik seiring program optimalisasi lahan dan cetak sawah. Pada 2023, luas sawah di Merauke tercatat 44.808 hektare dengan produksi 222.579 ton GKP atau setara 104.668 ton beras, senilai Rp523,3 miliar.

Luas lahan itu kemudian meningkat menjadi 79.428 hektare pada 2025 setelah adanya tambahan cetak sawah dan optimalisasi lahan. Dari luasan tersebut, produksi tercatat mencapai 439.412 ton GKP atau 206.991 ton beras dengan nilai Rp1,345 triliun.

Sementara hingga Mei 2026, dari luas panen 40.197 hektare, produksi di Merauke telah mencapai 217.498 ton GKP atau setara 102.456 ton beras, dengan nilai Rp665,9 miliar.

Amran mengatakan, produktivitas pertanian di Merauke pada 2026 diproyeksikan melonjak hingga 300% dibandingkan posisi 2023. Pemerintah pun menjadikan Merauke sebagai salah satu wilayah andalan dalam pengembangan produksi beras nasional, terutama melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam acara Tanam Padi Bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026).  (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam acara Tanam Padi Bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nasib Petani RI di Era Prabowo Ternyata Begini


Most Popular
Features