Demonstrasi Massal Pecah! Warga Satu Negara Turun ke Jalan-Tuntut Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang aksi demonstrasi anti-imigran berskala besar yang diwarnai aksi kekerasan dan penjarahan melanda sejumlah kota di Afrika Selatan pada hari Selasa (30/06/2026). Aksi turun ke jalan oleh ribuan warga lokal yang membawa senjata kayu tersebut digelar bertepatan dengan batas waktu (deadline) informal yang mereka tetapkan agar para imigran gelap segera angkat kaki dari negara itu.

Mengutip laporan Reuters, rabu (01/07/2026), eskalasi kerusuhan yang kian memanas selama beberapa bulan terakhir ini setidaknya telah menewaskan empat orang. Hal ini mendorong ribuan warga asing melarikan diri, serta memicu pengrusakan properti dan penutupan toko secara masif.

Di wilayah Thembisa, Johannesburg, perusuh nekat melempari polisi dengan batu, sementara aparat di Benoni terpaksa mengerahkan kendaraan taktis setelah diancam oleh sekitar 500 demonstran. Di wilayah lain seperti Soweto dan Pietermaritzburg, aksi penjarahan gubuk warga asing pecah hingga memaksa polisi menembakkan peluru karet guna membubarkan massa.

Penolakan keras warga lokal ini didorong oleh tingginya angka pengangguran, di mana para demonstran menuduh warga asing telah merebut lapangan pekerjaan mereka. Gerakan anti-migran "March and March" bahkan mengancam akan terus menggelar draf aksi demonstrasi serupa setiap pekan hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.

"Untuk enam bulan ke depan, kami meminta sumber daya nasional kami digunakan untuk mengeluarkan imigran ilegal dari negara ini. Dari bangunan ke bangunan -- mereka harus pergi," tegas Jacinta Ngobese, pemimpin kelompok March and March di kota pelabuhan Durban.

Sentimen bernada xenofobia ini kian diperparah oleh aksi para politisi lokal yang diduga sengaja menunggangi isu imigran demi mendulang suara menjelang pemilihan umum daerah pada November mendatang. Di sisi lain, kelompok penyelenggara demonstrasi menyatakan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa di lapangan.

"Sayangnya, kami tidak bisa berada di setiap komunitas untuk memberi tahu mereka ... bagaimana cara berperilaku," ungkap Ngobese dalam sebuah wawancara.

Retorika Politik Menajam di Tengah Ketimpangan Ekonomi

Krisis kemanusiaan ini langsung menuai kecaman internasional serta menodai reputasi Afrika Selatan pasca-era Nelson Mandela sebagai negara pembela hak asasi manusia. Berdasarkan data StatsSA, jumlah imigran di Afrika Selatan sebenarnya hanya berkisar 3 juta jiwa atau sekitar 4% dari total populasi.

Namun, tiga dekade setelah berakhirnya sistem apartheid, negara dengan ekonomi terbesar di Afrika ini masih terjebak dalam ketimpangan sosial yang dalam dengan sepertiga penduduknya berstatus pengangguran.

Aparat penegak hukum menegaskan telah membuka 103 kasus pidana terhadap kelompok kekerasan anti-asing sejak Maret lalu, dengan ribuan polisi dan militer disiagakan penuh di titik-titik rawan.

Menanggapi situasi yang kian tak terkendali, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengutuk keras aksi kekerasan tersebut meski di sisi lain ia tetap mengakui keresahan yang dirasakan oleh warganya.

"Kekhawatiran mendalam warga Afrika Selatan ... tentang imigrasi ilegal ... adalah nyata dan layak untuk didengar. Namun hak untuk protes ... tidak mengizinkan orang untuk mengancam atau mengintimidasi orang lain, atau terlibat dalam tindakan vandalisme atau kekerasan," tegas Presiden Ramaphosa dalam rilis resminya.