Harga Gas Industri Turun-PHK Massal Batal? Ini Kata Bos Pengusaha
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada hari Senin, 29 Juni 2026 mengumumkan penuran harga gas industri untuk kebutuhan industri di dalam negeri.
Harga gas yang dibeli industri melalui Liquefied Natural Gas (LNG) turun menjadi US$13 per millions of british thermal unit (MMBTU) dari yang sebelumnya US$20-23 per MMBTU.
Kata Bahlil, ketentuan itu berlaku efektif sejak diumumkan guna memberikan kepastian bagi para pelaku usaha industri di dalam negeri.
"Mulai (berlaku) saya ngomong ini," katanya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kebijakan penurunan harga tersebut dikhususkan bagi industri hilir yang produktif guna meminimalisasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, untuk kebutuhan sektor lain seperti pembangkit listrik, mekanisme harga LNG dipastikan tetap berjalan normal tanpa adanya penyesuaian serupa.
"LNG, LNG ya. Untuk industri loh. Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Ya, ini untuk industri menghasilkan produk karena kita menjamin dan pengin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada. Kalau LNG untuk pembangkit biasa aja," tuturnya.
Lantas, apakah keputusan itu memang langsung menghentikan potensi gelombang PHK di Tanah Air?
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto merespons langkah pemerintah itu sebagai langkah cepat yang jadi angin segar bagi industri keramik nasional. Terutama di saat industri sebelumnya tengah mengalami tekanan akibat melonjaknya biaya energi.
Apalagi, ucap Edy, jika pemerintah dapat meningkatkan kembali porsi alokasi HGBT menjadi sekitar 70%-80%, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.
"Langkah itu penting untuk memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari China dan India," cetusnya.
"Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, ASAKI menilai kebijakan ini juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian," tambah Edy.
Bahkan, sambung dia, industri keramik di dalam negeri justru akan membuka 6.000 lapangan kerja baru.
Edy optimistis, dengan langkah terbaru dari pemerintah ini, industri keramik nasional optimistis dapat melanjutkan rencana ekspansi pada periode 2025-2029.
"Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru. Pelaku industri berharap kebijakan energi yang lebih kompetitif dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat posisi industri keramik Indonesia di pasar domestik maupun internasional," ucapnya.
"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas perhatian dan langkah cepat yang telah diambil. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi saat ini disebabkan oleh empat faktor utama. Termasuk, harga gas industri melambung tinggi.
Sementara, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026) lalu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat laporan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengenai ancaman PHK yang bakal makan korban sampai 55.000 pekerja.
"Bang Dasco yang saya hormati. Bang, sekarang, hari ini, kita mengalami kesulitan sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup, Bang. Itu Granito, sebentar lagi menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik karena gas industri. Ini bahaya sekali," ujar Andi Gani.
"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri. Jadi ini sangat mengerikan. Sebentar lagi menyusul tekstil, pokoknya yang pakai gas industri pasti akan berat," tuturnya.
Laporan tersebut langsung mendapat respons dari Dasco. Saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rakernas, Ketua Harian Partai Gerindra itu secara spontan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melalui sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta acara.
Kata dia, ancaman PHK yang disampaikan kalangan buruh tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta agar langkah mitigasi segera dilakukan sebelum ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.
 Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (29/6/2026). (Tangkapan Layar Youtube) Foto: (Tangkapan Layar Youtube) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]