Bak Cinta Bertepuk Sebelah Tangan, Klaim AS Lagi-Lagi Dibantah Iran

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengeklaim bahwa Teheran telah menyetujui berbagai konsesi besar dalam negosiasi yang sedang berlangsung pasca-perilisan nota kesepahaman (MOU) pekan lalu. Namun, seluruh klaim sepihak Washington tersebut tidak tercantum dalam dokumen resmi dan secara konsisten terus dibantah oleh pihak Iran.

Mengutip analisis CNN, Rabu (24/06/2026), situasi ini memicu ketidakpastian global terkait arah perdamaian kedua negara. Isu utama yang menjadi perdebatan sengit meliputi izin inspeksi nuklir, kendali atas pencairan aset bernilai miliaran dolar, hingga status bebas biaya di jalur dagang strategis Selat Hormuz.

Inspeksi Nuklir

Sengkarut klaim ini memuncak pada Selasa pagi ketika Presiden Donald Trump membuat pernyataan masif melalui akun media sosial Truth Social miliknya. Ia menyatakan bahwa Iran telah berkomitmen penuh untuk membuka akses bagi pengawasan ketat program nuklir mereka tanpa batas waktu.

"... Iran telah sepenuhnya dan secara total menyetujui inspeksi Nuklir tingkat tertinggi jauh ke masa depan (Tak Terbatas!!!)," tulis Trump. "Ini akan memastikan 'Kejujuran Nuklir.' Jika mereka tidak menyetujui hal ini, tidak akan ada negosiasi lebih lanjut!"

Senada dengan sang presiden, Wakil Presiden JD Vance dalam konferensi pers pada hari Senin di Swiss menyebut kesepakatan masuknya tim inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai sebuah pencapaian besar. Namun, narasi tersebut langsung dimentahkan oleh juru bicara kementerian luar negeri Iran, Esmail Baghaei, yang menegaskan kerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB itu hanya akan berjalan sesuai dengan prosedur lama yang sudah ada.

"Kerja sama dengan IAEA akan berlanjut di bawah prosedur saat ini," tegas Baghaei sembari menambahkan bahwa negaranya tidak membuat komitmen baru atau mengizinkan pemeriksaan pada situs nuklir yang rusak akibat perang.

Di sisi lain, Trump menolak melunak dan tetap bersikeras dengan klaimnya saat berada di Pennsylvania pada Selasa sore. Ia bahkan mengancam akan membubarkan agenda diplomasi jika pihak Iran terbukti berbohong.

"Mereka salah, mereka salah," cetus Trump di hadapan para jurnalis. "Kita sudah mencatatnya: 100% inspeksi. Dan jika mereka yang benar, saya akan membatalkan pertemuan-pertemuan ini sekarang juga."

Penggunaan Aset yang Dicairkan untuk Produk Amerika Serikat

Pemerintahan Trump pekan ini juga mengklaim bahwa dana miliaran dolar milik Iran yang dicairkan dalam draf perdamaian wajib dibelanjakan untuk produk-produk pertanian asal Amerika. Langkah ini diklaim sebagai strategi tim negosiasi pimpinan Jared Kushner agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk membangun kembali kekuatan militer Teheran.

"Uang tersebut sebenarnya akan digunakan untuk membeli kedelai Amerika, jagung Amerika, dan gandum Amerika untuk kepentingan rakyat Iran," kata Vance pada hari Senin. "Jika aset Iran dicairkan, mereka akan membuat petani Amerika lebih kaya dan membantu memberi makan rakyat Iran."

Meskipun Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz ikut mempromosikan klaim ini, ia mengakui bahwa mekanisme pengawasan dana tersebut sebenarnya belum bersifat final.

"Bagaimana cara kita mengontrol uang tersebut sedang dinegosiasikan saat ini saat kita berbicara," aku Waltz saat ditekan mengenai kekuatan hukum kesepakatan tersebut.

Bantahan keras pun langsung dilayangkan oleh Duta Besar Iran untuk PBB, Ali Bahreini, pada hari Selasa yang menegaskan kedaulatan penuh negaranya atas aset finansial tersebut.

"Iran adalah satu-satunya negara yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan asetnya," tegas Bahreini. "Saya menolak klaim apa pun mengenai adanya peran negara lain untuk memengaruhi keputusan atau proses tersebut."

Selat Hormuz Bebas Biaya Tol

Terkait rute logistik global, dokumen resmi MOU sebenarnya hanya menyatakan bahwa kapal-kapal komersial diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa biaya untuk jangka waktu yang sangat terbatas.

"Kapal akan diizinkan transit di Selat Hormuz tanpa biaya, hanya untuk 60 hari," demikian bunyi kutipan dalam dokumen kerja sama tersebut.

Namun, Trump mengklaim di hadapan para pemimpin G7 di Prancis bahwa jalur energi vital tersebut akan digratiskan secara permanen setelah masa tenggang 60 hari berakhir.

"Seseorang berkata, oh, ini bebas biaya tol untuk - tidak, tidak, ini bebas biaya tol, titik," kata Trump. "Ketika jalur ini dibuka secara permanen, jalurnya akan bebas biaya tol. Kita sempat berdebat sedikit tentang hal itu; tapi itu bebas biaya tol."

Sebaliknya, pihak Iran menolak klaim gratis permanen tersebut dan dilaporkan mulai bergerak untuk menerapkan skema penarikan tarif jasa maritim bagi kapal yang melintas. Perselisihan yang masih buntu ini bahkan membuat Trump mengeluarkan ancaman sepihak pada akhir pekan lalu untuk mengerahkan militer demi mengambil alih kendali Selat Hormuz.