55.000 Buruh Terancam PHK, Ternyata Begini Kondisi Pabrik Keramik RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri keramik nasional menghadapi tekanan berat akibat menipisnya pasokan gas industri. Kondisi tersebut memicu penurunan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Berdasarkan data yang dihimpun asosiasi, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) Januari hingga Mei 2026 hanya mencapai sekitar 47,5% dari kebutuhan yang telah ditetapkan.

Kekurangan pasokan tersebut membuat industri harus mencari alternatif melalui LNG regasifikasi yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan gas bumi tertentu (HGBT). Saat ini harga LNG regasifikasi disebut telah mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Akibatnya, biaya gas yang ditanggung industri keramik melonjak hingga rata-rata US$15-16 per MMBTU, jauh di atas harga HGBT yang dipatok sebesar US$7 per MMBTU.

Baca: Kemenperin Bantah 2 Pabrik Komponen Otomotif Jepang di RI Mau Cabut

"Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun," ujar Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Tekanan terhadap industri berpotensi semakin besar setelah PGN menginformasikan bahwa realisasi AGIT pada Juni 2026 kemungkinan turun hingga di bawah 30%. Edy menegaskan persoalan yang dihadapi pelaku usaha tidak semata-mata terkait harga energi, tetapi menyangkut keberlangsungan industri keramik nasional yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menampung investasi bernilai triliunan rupiah.

ASAKI memperkirakan industri masih dapat beroperasi secara kompetitif apabila harga gas rata-rata berada di kisaran US$7-9 per MMBTU. Target tersebut dapat dicapai jika realisasi AGIT minimal mencapai 80%, sementara sisanya dipenuhi melalui LNG.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional," katanya.

Harga keramik China yang dikenal lebih murah di pasaran bakal mengalami kenaikan dalam beberapa waktu mendatang. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: Harga keramik China yang dikenal lebih murah di pasaran bakal mengalami kenaikan dalam beberapa waktu mendatang. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan. Ia menyebut ketidakpastian pasokan gas telah mengganggu perencanaan dan aktivitas produksi berbagai sektor industri.

Informasi yang diterima pihaknya menunjukkan realisasi AGIT saat ini hanya sekitar 27,5% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pada saat yang sama, penggunaan gas di luar skema AGIT akan dikenakan tarif sekitar US$20 per MMBTU mulai Juni 2026.

"Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025," katanya.

Permasalahan tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rakernas KSPI kemarin, Ketua Harian Partai Gerindra itu secara spontan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melalui sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta acara.

"Halo, Pak Dirut Pertamina. Ini saya lagi di Rakernas KSPI, iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi sudah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama, saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?" tanya Dasco.

Baca: Pengusaha Antisipasi Bom PHK, Minta Tolong Ini ke Pemerintah

Dasco kemudian menegaskan bahwa ancaman PHK yang disampaikan kalangan buruh tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta agar langkah mitigasi segera dilakukan sebelum ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

"Jadi begini, Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini, ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55 ribu katanya yang terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan," ujar Dasco.

(fys/wur) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]