Komunis Amerika Ini Diujung Tanduk Gegara AS, Siapkan Manuver Darurat

Jakarta, CNBC Indonesia - Partai Komunis Kuba yang berkuasa secara resmi menyetujui paket kebijakan ekonomi darurat yang memuat langkah-langkah pasar bebas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Kamis. Kebijakan ini sengaja diambil demi membuka perekonomian pulau tersebut yang tengah terpuruk di tengah eskalasi tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Mengutip The Associated Press, Jumat (19/6/2026), dokumen rahasia tersebut akan segera diserahkan ke Majelis Nasional Kuba untuk meresmikan perluasan peluang bagi perusahaan swasta. Selain itu, regulasi baru ini juga dirancang untuk memberikan otonomi yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan perusahaan milik negara, serta menarik lebih banyak investasi asing.

"Kuba bertahan secara heroik dan kreatif, namun telah menanggung hukuman yang biadab, tidak layak, dan tidak tertahankan terlalu lama, yang kini ditambah dengan ancaman agresi militer," ujar Presiden Miguel Díaz-Canel dalam pidato penutupan sidang Partai Komunis.

Reformasi ekonomi yang radikal ini dipicu oleh gelombang protes warga di beberapa lingkungan kota Havana yang memukul-mukul panci akibat pemadaman listrik yang kian meluas. Di sisi lain, tekanan internasional juga memuncak setelah AS menjatuhkan sanksi baru serta mendakwa mantan Presiden Raúl Castro atas insiden penembakan pesawat sipil pada tahun 1996 silam.

Pihak Washington sendiri menyatakan tengah memantau ketat pergerakan politik di Havana untuk menentukan arah kebijakan diplomatik mereka selanjutnya. Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa negaranya siap memperbaiki hubungan bilateral jika pemerintah Kuba bersedia mengambil keputusan-keputusan yang cerdas.

"Kami akan melihat apa yang mereka lakukan. Jika mereka membuat keputusan cerdas, kita akan memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan pulau tersebut," tegas Wakil Presiden AS JD Vance dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Selain AS, Parlemen Uni Eropa turut melayangkan resolusi keras yang mengutuk represi sistematis oleh pemerintah Kuba sekaligus menuntut perubahan ekonomi dan politik yang mendalam. Uni Eropa bahkan mendesak penjatuhan sanksi yang menyasar langsung Presiden Díaz-Canel serta jajaran petinggi GAESA, sebuah konglomerat bisnis yang dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba.

Menghadapi kepungan sanksi Barat, Díaz-Canel mengakui bahwa draf paket ekonomi darurat ini banyak mengadopsi kisah sukses dari China dan Vietnam. Kedua negara komunis tersebut dinilai berhasil memperkenalkan reformasi ekonomi berbasis pasar bebas namun tetap mampu mempertahankan sistem politik satu partai yang kuat.