China Rilis Buku Putih Baru, Xi Jinping Beri Pesan Ini ke Warga Bumi

Jakarta, CNBC Indonesia - China meluncurkan buku putih terbaru mengenai tata kelola global dan menyerukan reformasi sistem internasional agar lebih adil serta memberi ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang atau Global South. Langkah ini dilakukan ketika Beijing berupaya memperkuat posisinya sebagai pendukung multilateralisme di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan dunia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan komitmen baru terhadap multilateralisme. Menurutnya, tata kelola global berada di titik krusial dan memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat.

"Tata kelola global seperti perahu yang berlayar melawan arus kuat dan berisiko terbalik jika tidak digerakkan. Saat dunia memasuki periode turbulensi baru, lebih dari sebelumnya, kita perlu menghidupkan kembali multilateralisme untuk menegakkan aturan dan supremasi hukum serta meningkatkan efektivitas tata kelola," ujar Wang dalam konferensi pers peluncuran dokumen tersebut, seperti dikutip Channel News Asia (CNA), Jumat (19/6/2026).

Buku putih berjudul "A Fairer and More Equitable Global Governance System: China's Propositions and Actions" itu memperluas konsep yang sebelumnya diperkenalkan melalui Global Governance Initiative (GGI), sebuah inisiatif yang digagas Presiden China, Xi Jinping. Dokumen hampir 50 halaman tersebut memuat visi Beijing untuk membangun sistem internasional yang lebih inklusif dan berbasis pada peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam dokumen itu, China juga menyoroti berbagai tantangan global, mulai dari konflik di Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah. Meski tidak secara langsung menyebut negara tertentu, Beijing mengkritik praktik perang dagang, persaingan teknologi, serta kecenderungan sejumlah negara besar yang menarik diri dari organisasi internasional.

Wang menegaskan bahwa berbagai tantangan global harus diselesaikan melalui penghormatan terhadap Piagam PBB, kesetaraan kedaulatan negara, dan hukum internasional. Ia juga menyerukan upaya bersama untuk menurunkan eskalasi konflik, termasuk di Timur Tengah, melalui gencatan senjata dan pembangunan arsitektur keamanan yang berkelanjutan.

Salah satu tema utama dalam buku putih tersebut adalah meningkatnya peran Global South, yang mencakup banyak negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. China mendorong reformasi lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional) dan World Bank (Bank Dunia) agar representasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan global semakin besar.

Wakil Menteri Luar Negeri China, Miao Deyu, mengatakan kebangkitan kolektif negara-negara Global South merupakan tren yang tidak dapat dibendung. Menurutnya, era ketika segelintir negara mendominasi urusan internasional telah berakhir dan berbagai ketidakadilan historis perlu diperbaiki.

Selain isu politik dan ekonomi, buku putih tersebut juga membahas tantangan baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan eksplorasi luar angkasa. Beijing menegaskan komitmennya untuk mendorong kerja sama internasional guna memastikan perkembangan teknologi berlangsung secara aman, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh negara.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri Pusat China dan Globalisasi, Wang Huiyao, menilai peluncuran buku putih tersebut sangat tepat waktu menjelang sejumlah agenda global penting, termasuk pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen dan KTT G-20 di Amerika Serikat (AS).

Ia menilai dokumen itu menunjukkan ambisi China untuk memainkan peran lebih aktif dalam reformasi tata kelola global sekaligus memperkuat representasi negara-negara berkembang dalam sistem internasional.