Bahlil Akui Ada Kendala Pasokan Batu Bara ke Pembangkit, Ini Sebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Salah satunya adalah disebabkan penurunan kualitas kalori batu bara serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari total kebutuhan PT PLN (Persero) yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026. Ia mengungkapkan pemerintah tengah mencari solusi atas kendala penyediaan batu bara kalori menengah atau 5.200 kcal yang ketersediaannya mulai terbatas secara alami.

"Yang jelas untuk sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Tidak hanya itu, penurunan kualitas cadangan batu bara kalori menengah dibarengi dengan kenaikan biaya produksi akibat angka stripping ratio (SR) yang kini sudah menyentuh level 8% hingga 12%. Kondisi tersebut memicu wacana evaluasi harga jual di dalam negeri agar para produsen tetap mendapatkan nilai ekonomi yang wajar guna menutup pembengkakan biaya operasional.

"Kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi," kata Bahlil.

Guna menjamin transparansi dan kelancaran pengiriman ke pembangkit listrik, pihaknya juga membentuk tim khusus pengadaan bersama yang melibatkan Dirjen Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, BPKP, hingga pihak PLN.

Hal itu tidak lain untuk mengawasi eksekusi di lapangan agar pasokan benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan tidak membebani keuangan negara.

"Jangan barang udah ada ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampai di power plant. Dan ini dibutuhkan kolaborasi kerja sama dan transparansi termasuk harga," jelasnya.

Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan keluhan pelaku usaha mengenai patokan harga kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi biaya produksi saat ini. Bahlil menegaskan pihaknya sedang melakukan perhitungan untuk menentukan kebijakan harga yang adil bagi keberlangsungan industri dan keterjangkauan tarif listrik.

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan," tandasnya.