Warga Taiwan Tiru Cara Ukraina Belajar Drone, Siap Perangi China?

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga sipil di Taiwan dari berbagai kalangan usia dilaporkan mulai ramai mengikuti program pelatihan drone pertahanan sipil pertama di negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons nyata atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi ancaman invasi militer dari China.

Mengutip The Guardian, Kamis (18/6/2026), laporan dari Taipei menunjukkan bahwa puluhan peserta antusias mengikuti kelas praktik dasar navigasi udara tanpa awak ini demi meniru strategi perang Ukraina dalam memukul mundur Rusia. Program perdana yang diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kuma Academy sejak Mei lalu tersebut langsung habis terjual untuk seluruh sesi pelatihan hingga bulan Agustus mendatang.

"Perang di Ukraina benar-benar telah mengubah bagaimana drone digunakan. Ini seperti memberikan keterampilan lain bagi diri saya sendiri, sesuatu yang bisa saya gunakan jika suatu hari nanti dibutuhkan," ujar Pan Chien-chin, seorang pekerja perusahaan makanan berusia 48 tahun yang baru pertama kali memegang kendali drone.

Pelatihan ini menjadi bagian dari tren pem pemulihan gerakan pertahanan sipil darurat yang masif di seluruh pulau, dengan lebih dari 30 kelompok sukarelawan lokal yang kini aktif bergerak di lapangan.

Otoritas Penerbangan Sipil Taiwan mencatat jumlah unit drone yang terdaftar secara resmi telah melampaui angka 39.000 unit, menyusul pelonggaran batas usia minimum kepemilikan menjadi 14 tahun demi meningkatkan literasi teknologi udara sejak dini.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa fokus utama dari program pengoperasian gawai terbang seberat di bawah 100 gram ini bukanlah untuk mempersenjatai warga sipil secara ofensif.

Pelatihan manual tanpa dukungan teknologi GPS ini sengaja dirancang agar warga mampu mengambil peran aktif dalam mengamati risiko keamanan perbatasan serta membagikan informasi intelijen visual secara cepat di tengah medan perang yang rawan terhadap gangguan sinyal elektronik (jamming).

"Saya mungkin bukan seorang tentara, tetapi jika invasi China benar-benar terjadi di sini, sebagai warga negara, saya ingin memiliki kemampuan untuk membantu dengan cara apa pun," ungkap salah seorang peserta pelatihan yang memilih untuk merahasiakan identitasnya karena faktor sensitivitas pekerjaan.

Semangat kesiapsiagaan warga sipil di Taiwan ini kian terpacu akibat adanya ketidakpastian politik domestik serta masa depan hubungan diplomasi antara Taiwan dan Amerika Serikat. Ditambah lagi, Presiden AS Donald Trump hingga saat ini dilaporkan belum menandatangani paket penjualan senjata militer senilai US$ 14 billion atau sekitar Rp 249,2 triliun setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pemimpin China, Xi Jinping, di Beijing pada bulan lalu.