Luhut Pede Negara Hemat Rp2.000 T Dengan Digitalisasi Layanan Publik

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pembangunan infrastruktur sistem digital pelayanan publik bisa menghemat belanja negara hingga Rp 2.000 triliun.

Penghematan ini terjadi karena sistem digitalisasi layanan publik, seperti bansos hingga layanan pelaporan data tata niaga ekspor impor dapat mencegah korupsi, underinvoicing, mistargeted penyaluran program bantuan sosial termasuk MBG.

"Jadi bahkan saya kira bisa menghemat ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun, angkanya besar, ada tadi datanya, saya nggak ingat semua. Karena, kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," kata Luhut seusai menggelar Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bansos di 42 kabupaten atau kota di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Khusus untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos), menurut Luhut akan membuat efisiensi belanja negara hingga ratusan triliun.

Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran penyaluran bansos melalui sistem digital berbasis AI ini akan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.

"Itu akan membuat efisiensi dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut.

Meski begitu, ia menekankan, angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.