Mendagri Rilis Surat Edaran, Minta Daerah Bikin Nobar Piala Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) yang berisi agar kepala daerah memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026.

Adapun, kegiatan nobar Piala Dunia 2026 ini diserahkan kepada pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Surat edaran ini yang bernomor 400.2.7/4657/SJ berisi imbauan agar Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik untuk menggelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026.

Tito telah mengungkapkan perihal imbauan dan SE ini dalam event Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri di Jakarta pada hari Senin (15/6/2026).

Mendagri RI menyampaikan SE tersebut menjadi menjadi landasan para Kepala Daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada Camat, Kepala Desa untuk membuat nonton bareng dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

"Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng, ini lumayan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli," kata Tito dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/6/2026).

Melalui surat tertanggal 14 Juni 2026 tersebut, Mendagri mengimbau agar kepala daerah menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan nobar Piala Dunia. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana, pengaturan lalu lintas, kebersihan, hingga dukungan teknis lainnya.

Di surat edaran tersebut, Mendagri meminta agar kepala daerah mengkoordinasikan pelaksanaan nobar dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.

"Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat," ujarnya.

Tito pun berharap adanya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan agar dapat menggerakkan perekonomian lokal dalam kegiatan ini.

"Untuk itu perlu upaya publikasi oleh Pemda agar kegiatan nobar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Semoga momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak," paparnya.

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari mengapresiasi upaya Mendagri dalam mendorong geliat ekonomi daerah melalui nobar.

Dia pun menyampaikan estimasi nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan nobar ini dapat mencapai Rp2,34 triliun atau Rp46,91 miliar per malam. Angka tersebut dihasilkan dari gelaran nobar jika dilakukan di 5.864 venue aktif, 50 malam efektif, dan melibatkan rata-rata empat UMKM per venue.