Mau Tanam Duit Miliaran Dolar, Seberapa Percaya Korea Terhadap RI?
Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Selatan memiliki ketertarikan besar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang kuat dengan Indonesia. Negeri ginseng itu bahkan telah menyiapkan dana hingga miliaran dolar lebih dalam bentuk investasi langsung lintas sektor strategis.Â
Sebagai negara yang lahir dua hari lebih dahulu dari Indonesia, tepatnya 15 Agustus 1945, Korea Selatan telah memiliki industri yang lebih maju. Kapasitas ekonominya terus membesar hingga mampu lepas dari jebakan status negara berpendapatan menengah atau middle income trap pada 1995.
Tak heran, negara yang terletak di Semenanjung Korea itu gencar berinvestasi untuk ekspansi, termasuk di Indonesia dengan nilai hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Sebab, dalam 60 tahun terakhir, Korea memang telah mampu meningkatkan ukuran ekonominya hingga 400 kali lipat, dari semula kurang US$ 4 miliar menjadi hampir US$ 2 triliun.
Di bawah naungan kerja sama ekonomi yang komprehensif, seperti The Korea-Indonesia Special Comprehensive Strategic Partnership baru-baru ini, investasi di berbagai sektor itu siap dikucurkan.
Daftar Antrean Investasi
Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan mencatat, baru-baru ini setidaknya sudah ada US$ 10,2 miliar nilai komitmen investasi yang siap digelontorkan Korea Selatan di Indonesia. Hampir menyentuh nilai realisasi investasi selama lima tahun terakhir yang sudah terakumulasi US$ 11,5 miliar di Indonesia.
Bagi Indonesia, Korea Selatan adalah sumber investasi asing terbesar ke-7. Sama dengan peringkat mitra dagang terbesar, yang juga ke-7 bagi Indonesia, dengan nilai perdagangan kedua negara setara US$ 18 miliar pada 2025.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan, kepercayaan Korea Selatan terhadap Indonesia untuk terus berinvestasi dan berdagang tak terlepas dari hubungan komplementaris kedua negara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah untuk memasok kebutuhan bahan baku industri maju di berbagai sektor strategis Korea.
"Dan sejauh interaksi saya dengan kalangan dunia usaha Korea, sampai saat ini cukup positif, tidak ada hal-hal yang sifatnya major yang mengganggu mereka. Bahwa pertanyaan, bahwa permintaan klarifikasi, pasti ada," kata Cecep saat ditemui di sela acara Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Seoul, dikutip Senin (15/6/2026).
Namun, bagi Cecep, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya untuk bisa berdiri tegak sejajar dengan kemajuan ekonomi Korea. Maka, strategi investasinya harus diciptakan dengan skema inter cooperation loop, yakni skema yang mendorong inovasi dan nilai tambah dari hasil investasi Korsel bisa tercipta di Indonesia.
"Ini yang ingin kita coba, contoh kita coba menciptakan ekosistem industri Korea di Indonesia sehingga menjadi borderless antara Indonesia dan Korea. Maka, kita membutuhkan anchor investment," tegasnya.
Oleh sebab itu, dari nilai komitmen investasi miliaran dolar yang tercipta di agenda Indonesia-Korea Business Forum April 2026 itu, banyak dilakukan antar perusahaan besar kedua negara. Misalnya, PLN dengan LX International untuk pengembangan proyek pembangkit energi baru dan terbarukan.
Lalu, Pertamina Hulu Energi dan POSCO untuk studi bersama energi baru dan terbarukan. Begitu juga dengan Pertamina, ExxonMobil, dan SK Innovation terkait kerja sama lintas batas carbon capture and storage (CCS).
Di bidang infrastruktur atau pengembangan lahan seperti untuk Data Center AI, nota kesepahaman atau MoU juga telah tercipta antara Sinarmas, Daewoo, dan KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), serta Danantara dan KIND terkait proyek waste to energy.
Lainnya, investasi itu juga termasuk kesepakatan yang dilakukan antara Kadin dan KCCI, ICEx atau Fortuna Intgritas Mandiri bersama Dunamu, Kadin Jakarta dan KCCI Incheon, hingga yang terkait dengan industri pengembangan baterai dan industri manufaktur lain seperti, Sambu, Dorco, Ecopro, E3 Mbility, serta KCC Glass.
"Target realisasinya ada beberapa yang bisa cepat, ada beberapa yang prosesnya masih menunggu," tegas Cecep.
Buat Korea Percaya RI
Meski komitmen sudah tercipta, bagi investor Korea Selatan, masih terdapat sederet catatan yang perlu dilakukan Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang makin kondusif, hingga dana yang telah disiapkan terkucur sebagaimana mestinya ke berbagai proyek. Terutama terkait dengan proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan besar.
KIND misalnya, yang telah terlibat aktif dalam pengembangan kota cerdas hingga perencanaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2020, masih mencatat berbagai hambatan yang membuat mitra investornya belum agresif dalam merealisasikan investasinya di Indonesia, meskipun tanah air memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang tinggi tiap tahunnya.
"Tentu saja karena Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya," kata Direktur Departemen Kerja Sama Kebijakan KIND, Mu-hyuck Lee.
KIND mencatat, salah satu pekerjaan rumah untuk memperkuat kepercayaan investor di Korea merealisasikan proyek investasinya, pemerintah Indonesia tidak lagi bisa hanya menggantungkan pendanaan publik sebagai motor utama penggerak pembiayaan. Menurutnya, sektor swasta harus mengambil peran besar, sehingga iklim investasi yang kondusif harus terus ditingkatkan.
"Kita harus selalu memikirkan bagaimana menarik pembiayaan dari sektor swasta. Untuk mewujudkannya, kita perlu menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi perusahaan asing dan calon investor, dengan meniru atau menjadikan praktik-praktik terbaik dunia sebagai tolok ukur," ucap Lee.
Masalah kedua, terkait dengan biaya pembangunan proyek yang kerap tidak sebanding dengan potensi profitabilitas. Ini disebabkan ide atau rancangan proyek belum dikonsepkan secara matang sehingga ketika dilakukan penyusunan masterplan, feasiblity study, hingga due diligance, investor cenderung sulit untuk melanjutkan pengerjaan proyeknya.
"Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah segelintir proyek yang benar-benar memiliki peluang untuk berhasil, menguntungkan, dan dapat dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan lainnya," tegasnya.
Ditambah, masih besarnya sisi risiko negara alias country risk yang selama ini menjadi sorotan investor, misalnya terkait masalah kepastian hukum dan birokrasi, stabilitas politik dan sosial, fluktuasi mata uang, hingga kendala perizinan dan sertifikasi.
"Karena, pada awalnya kami memiliki begitu banyak peluang proyek. Akan tetapi, satu atau dua tahun kemudian, ketika tiba saatnya mengambil keputusan akhir, jumlah proyek tersebut menyusut drastis. Banyak proyek yang pada awalnya tampak menjanjikan, tetapi akhirnya tidak dapat dilanjutkan," ucap Lee.
Pola pandangan serupa juga diungkapkan oleh salah satu pelaku industri otomotif terbesar Korea Selatan, yakni Hyundai. Bagi mereka kompetisi yang sehat, insentif yang adil dan berkelanjutan, hingga kepastian regulasi menjadi sangat penting untuk menjalankan usaha dan ekspansi di Indonesia.
Misalnya, terkait dengan insentif pengembangan baterai listrik untuk EV, yang tidak bisa disamakan pemberian insentif hingga ketentuan perpajakannya antara perusahaan yang mengembangkan baterai lithium iron posphate atau LFP dengan yang berbasis nikel atau NMC, karena nota benenya sejalan dengan program hilirisasi nikel pemerintah serta efek daur ulangnya.
"Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa memang baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) jauh lebih murah. Harganya hampir 30% lebih rendah dibandingkan kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Tapi, kondisi ini tidak sejalan dengan strategi pemerintah terkait program hilirisasi industri," kata Kepala Departemen Corporate Affairs Hyundai Motor Asia-Pacific Hong Wonsun.
"Jika tren ini terus berlanjut, maka tidak akan ada pihak yang tertarik memproduksi kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia karena tidak memiliki daya saing dari sisi harga. Oleh karena itu, kami terus mendorong pemerintah agar membedakan skema insentif yang diberikan," paparnya.
Sejumlah catatan ini pun yang juga telah ditangkap oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Mereka menganggap, setidaknya ada empat tantangan bagi investor atau pelaku usaha Korea Selatan untuk beroperasi di Indonesia, meski tidak harus menjadi penyebab melambatnya kerja sama kedua negara.
Adapun empat tantangan itu di antaranya, lingkungan usaha yang memerlukan kepastian regulasi, dalam artian perubahan regulasi yang lebih dapat diprediksi serta pemberian insentif yang lebih menarik dan konsisten. Lalu, keamanan ekonomi yang terkait dengan perlunya memastikan kapasitas dalam menghindari gangguan pada rantai pasok global dan tekanan proteksionisme.
Selanjutnya, ialah yang terkait dengan dimensi kemanusiaan, yaitu perlunya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, serta memperdalam rasa saling pengertian. Terakhir, ialah memastikan persaingan strategis terkait dengan rivalitas antara negara besar serta tatanan kawasan yang semakin tidak menentu, dapat dicegah.
"Bagi perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia regulasi dan insentif investasi yang berubah dengan cepat juga merupakan tantangan penting," kata Deputy Director of Southeast Asia Division 1 Kementerian Luar Negeri Korsel Ryu Mina.
Kendati begitu, Korsel meyakini, Indonesia dapat terus mengurangi berbagai hambatan dan tantangan berusaha itu, terutama karena besarnya berbagai kerjasama strategis hingga ekonomi yang dapat terus dijalin kedua negara, mulai dari kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, hingga sumber pertumbuhan baru.
Terkait dengan kerjasama politik dan keamanan mencakup dialog strategis, maritim, kerja sama industri pertahanan, manajemen bencana, pencegahan kebakaran hutan, hingga kontraterorisme.
Dalam aspek kerja sama ekonomi, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual, kerja sama investasi, kendaraan listrik, mineral kritis, pembuatan kapal dan pabrik lepas pantai, jasa, UKM, hingga pengembangan talenta industri.
Sedangkan yang terkait dengan sumber pertumbuhan yang dapat dikerjasamakan kedua negara, yakni tercakup teknologi digital seperti AI, transisi energi atau ekonomi hijau, hingga industri budaya & kreatif.
(arj/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]