Nasib IKN Setelah MK Tetapkan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi hal tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan seluruh agenda pembangunan di kawasan calon ibu kota baru tetap berjalan sesuai rencana.
OIKN menyebut proyek pembangunan Nusantara saat ini terus bergerak dengan dukungan berbagai sumber pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi swasta. Otorita menegaskan tidak ada penghentian proyek maupun perubahan arah pembangunan akibat putusan MK tersebut.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan proses pembangunan Nusantara masih berlangsung di berbagai sektor. Menurutnya, anggapan bahwa proyek IKN berhenti atau mangkrak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," sambut Troy dalam agenda Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Troy mengingatkan kembali arah besar pembangunan Nusantara melalui gagasan Superhub Ekonomi Nusantara. Troy menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.
"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia," ujarnya.
Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan. Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan. Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur.
Dalam forum tersebut, Troy turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang telah berjalan di kawasan Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk terus mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, UMKM, pengelolaan lingkungan, serta berbagai layanan pendukung bagi masyarakat.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung pada acara tersebut, Troy menanggapi berbagai pertanyaan peserta, termasuk mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurutnya, putusan tersebut tidak membatalkan keberadaan IKN sebagai calon ibu kota negara, melainkan menegaskan bahwa proses perpindahan ibu kota tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, perpindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara baru berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden. Dengan demikian, status Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih tetap berlaku sampai keputusan tersebut diterbitkan pemerintah.
"Melalui forum ini, kami sangat membutuhkan narasi tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Artinya, yang disampaikan adalah fakta yang benar. Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun," pungkasnya.
(fab/fab) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]