Dewan Energi (DEN) RI Dorong Reformasi Subsidi Energi, Ini Alasannya

Bogor, CNBC Indonesia - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong adanya reformasi skema subsidi energi nasional untuk menekan beban fiskal yang terus membengkak. Hal itu dinilai demi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dialihkan untuk mendukung inovasi dan pembangunan sektor energi yang lebih produktif.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menyoroti besarnya porsi subsidi dalam anggaran negara yang dinilai menghambat ruang gerak inovasi teknologi energi dalam negeri. Ia menegaskan perlunya perubahan pola distribusi bantuan dari berbasis komoditas menjadi subsidi yang langsung menyasar individu guna menjamin keadilan sosial.

"Nah kalau kita lihat fiskal, Pak beban fiskal dari subsidi energi, kalau APBN 2022 itu dibebani subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 551 triliun, itu setara dengan 2,8% PDB kita," kata Satya dalam acara Sarasehan Energi DEN, di Kampus IPB Bogor, dikutip Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan catatan DEN dari Kementerian Keuangan soal Subsidi dan Kompensasi Energi 2012-2026, neraca perdagangan migas mulai negatif pada 2012 dimana produksi migas menurun dan impor migas meningkat.

Adapun, penerapan kebijakan reformasi energi pada tahun 2015 berimplikasi pada anggaran subsidi terhitung menurun signifikan. Hingga pada 2022 alokasi subsidi dan kompensasi meningkat tajam sebagai shock absorber akibat kenaikan harga komoditas yang disebabkan krisis global akibat perang Rusia dan Ukraina.

Tercatat, subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 mencapai Rp 551,2 triliun, pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp 370,4 triliun, tahun 2024 mencapai 386,9 triliun.

Sedangkan, realisasi sementara subsidi dan kompensasi energi tahun 2025 mencapai Rp 305,2 triliun, dan dalam APBN 2026 alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 351,1 triliun.

Besarnya nilai subsidi yang mencapai ratusan triliun tersebut dianggap sebagai ironi karena jauh melampaui anggaran riset nasional. DEN menilai ketergantungan pada subsidi barang membuat Indonesia berada dalam kondisi sulit untuk berkembang secara mandiri karena beban biaya energi yang sepenuhnya ditanggung oleh kas negara.

"Artinya kita harusnya masuk dalam mood gagal berinovasi karena semuanya APBN yang membayar Pak. Maka solusi jangka panjangnya perlu kata kita reformasi subsidi agar tepat sasaran ya berbasis data terpadu sosial ekonomi nasional," papar Satya.

Pemerintah berencana mengandalkan pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menjalankan program subsidi tepat sasaran tersebut. Integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dipandang sebagai instrumen utama dalam membedah hambatan distribusi bantuan energi di tingkat bawah.

"Maka ketahanan energi itu kira-kira sama dengan ketahanan fiskal dan ketahanan fiskal dia butuh ketahanan data. Kita harus mulai supaya masalah targeted subsidy itu akan terpecahkan," imbuhnya.

Pihaknya berharap, dengan penataan ulang, Indonesia bisa meminimalisir risiko kebocoran subsidi yang selama ini dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Satya menekankan bahwa ketahanan data yang kuat merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan bantuan negara benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.

Add as a preferred
source on Google