Anggota DEN Siap Dilantik, Swasembada Energi RI Diharapkan Bisa Cepat
NEWS
Laporan Luhut & Chatib Cs ke Prabowo, dari MBG hingga GovTech
Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
Selasa, 09/06/2026 20:01 WIB
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). DEN memberikan laporan kepada Prabowo terkait kondisi perekonomian terkini, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Termasuk rencana impelemtasi GovTech, rencana implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dan pembangunan international financial center atau family office di Bali.
Dalam kesempatan itu dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota DEN seperti Chatib Basri, dan Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat.
Hasil Survei MBG
Hario Seto menjelaskan survei yang dilakukan pada 800 titik secara acak pada 800 titik. Ditemukan bahwa ada 86,9% dari SPPG yang saat ini tidak memilik satu suplaier kecil sekala UMKM yang dekpat pada lokasinya.
"Kalau dihitung ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini jadi ini membuktikan progra MBG ini selain tadi mencapai tujuan presiden, mencapai perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem suplai chain baru," kata Seto.
Seto juga menemukan bahwa ada 65% sektor UMKM ini berada dalam satu kabupaten dengan lokasi SPPG itu. Artinya SPPG ini disuplai oleh para UMKM bukan dari suplaier besar.
Terkait tenaga kerja, Seto mengatakan 99% warta sekitar yang diperdayakan, sehingga kepuasan performa cukup besar hingga 70% di kawasan. Meskipun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti pemberian bantuan permodalan untuk UMKM.
"Jadi mereka punya modal kerja yang lebih bagus, melayani SPPG lebih banyak, komoditas juga beraneka ragam ini kami lihat pendorong kenapa pertumbuhan kita dapat mencapai 5,61% ini yang kami laporkan kepada presiden terkait survei MBG yang dilakukan secara independen oleh DEN," kata Seto.
Implementasi GovTech
Luhut juga mengatakan bahwa juga melaporkan kepada presiden periham implementasi GovTech. Digitalisasi sistem satu data untuk pemerintahan ini akan terkoneksi dengan national single window di Kementerian Keuangan.
Menurut Luhut, itu bisa meningkatkan penerimaan pajak, terutama jika 64 juta UMKM yang ada di Indonesia juga terdeteksi untuk menjadi pelaku wajib pajak.
"ini penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu ikut juga bagian 0,5% bayar pajak. Dan kalaau itu terjadi tax ratio kita akan naik dari 9% an sekarang mungkin ke 12% atau 13 %," kata Luhut.
Jika penerimaan pajak meningkat, maka membuka peluang bagi pemerintah untuk menurunkan pajak hingga penciptaan lapangan kerja.
"kalau penerimaan negara meningkat signifikan nanti pak dede bisa bantu itu ada peluang kita turunkan pajak ke depan dan juga ada peluang lagi ciptakan lapker karena GovTech yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk sejalan dengan apa yang dijelaskan terkait MBG," kata Luhut.
Pilot project program ini sudah berlangsung pada 42 kabupaten/kota. Luhut bercerita di kota Banyuwangi program ini sudah berjalan dengan sukses.
"kalau 41 (dari model ini) sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten kota," katanya.
Adapun dengan berjalannya program ini, Luhut mengklaim dapat memberikan penghematan hingga ratusan miliar ke depan.
International Financial Center
Dalam kesempatan itu Luhut juga melaorkan rencana pembangunan international financial center atau family office. Menurutnya bulan depan ada pertemuan untuk rencana implementasi family office di Bali, yang berpotensi mendatangkan investasi dari dana asing.
"Nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, kita berharap itu ada potensi kira-kira berapa ratus miliar dolar kemungkinan masuk di Indonesia. ini potensi harus kita jaga dengan berita yang bagus," katanya.
Update PT DSI
Seto mengatakan bahwa DEN juga melakukan kajian terhadap aktivitas praktik ilegal pemalsuan faktur atau under invoicing.
"Tadi den juga melakukan kajian beberapa komoditas ini memang indikasi terjadinya under inovicing ini nyata dan angkanya dalam hal jumlah ya miliar dolar itu bukan angka yang kecil," kata Seto.
Untuk itu disampaikan bahwa ada sistem yang dilakukan pada sistem pemantauan tambang mineral dan batu bara (SIMBARA) bisa melakukan auto-blocking. Artinya ada AI atau algoritma yang dijalankan untuk memaksa pengusaha untuk patuh terhadap aturan.
"Dan tadi yang ditekankan bapak presiden menyebut ini juga bisa memberantas ilegal mining dengan sistem ini ada trace ability kita bisa cek nanti setiap ton, CPO, batubara, harus dari sumber yang legal, tambang-tambang yang memang isinya benar," kata Seto.
Termasuk diintegrasikan dengan pemantauan untuk Devisa Hasil Ekspor yang dilakukan pengusaha.
Kondisi Ekonomi Terkini
Chatib juga mengatakan dalam pertemuan itu juga membahas situasi terkini situasi makro ekonomi saat ini. Isu penting yang disampaikan adalah mengenai risiko kenaikan harga yang bisa terjadi akibat pelemahan Rupiah.
"Karena ini tentu akan berdampak pada kelompok menengah bawah," katanya.
Menurut Chatib apa yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah. Caranya dengan efisiensi anggaran, termasuk di dalamnya berkaitan dengan MBG.
Firman Hidayat melaporkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.
Dia juga mengatakan bahwa kondisi saat ini jauh dari kondisi krisis 1998. Terlihat dari indikator makro yang tinggi, inflasi yang stabil, hingga neraca korporasi yang dalam posisi sehat.
"Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 ya," tuturnya.
Selain itu dari sisi cashflow perusahaan juga masih dalam posisi tinggi, sehingga dapat memitigasi ketidakpastian yang terjadi.
"Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat *capital adequacy ratio* dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan," katanya.
Meskipun, dia mengingatkan perlunya waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Utamanya dalam dampak perang diperkirakan lebih lama dari perkiraan.
"Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita.
Lebih lanjut, menurutnya dampak perang ini kenaikan juga mempengaruhi harga energi global dan kemudian pelemahan Rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
"Dan kalau teman-teman lihat kan IHK (Inflasi) 3%, tapi IHPB itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya," katanya.
Dia menyarankan kepercayaan terhadap pemerintah harus diperkuat, khususnya terkait defisit fiskal yang bisa dijelakan lebih detail ke masyarakat. Selain itu efisiensi aggaran juga perlu dilakukan termasuk untuk program prioritas seperti MBG.
"Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan," katanya.
Terkait pelemahan Rupiah, menurutnya langkah kongkret yang bisa dilakukan adalah memperkuat devisa negara. Melihat dari sisi neraca pembayaran masih ada yang berpotensi untuk ditingkatkan, melalui pendapatan sekunder atau remitasi tenaga kerja di luar negeri.
"Kalau kita bandingkan dengan Filipina jumlahnya masih lebih rendah Indonesianya gitu. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician, dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," katanya.
Dia juga menyarankan agar meningkatkan jumlah wisatawan, yang baru 15 juta. Karena dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara masih tertinggal, seperti Vietam 20 juta orang, Thailand 30 juta orang, Malaysia 40 juta orang.
"Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Jadi ini saya kira beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden," Firman.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google
Related Articles