RI Bakal Punya Bursa Mineral, Bahlil Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara terkait rencana pemerintah untuk membentuk bursa mineral. Pihaknya masih melakukan pembahasan dan kajian sebelum masuk dalam tahap implementasi.

Bahlil menyebutkan masih mengkaji berbagai kemungkinan skema yang paling sesuai untuk diterapkan dalam bursa tersebut. Yang jelas, arah kebijakan mengenai platform perdagangan mineral ini belum akan diputuskan dalam waktu dekat karena masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut.

"Kita belum melakukan pembahasan detail secara itu ya menyangkut dengan bursa mineral lagi mencari-cari formulasi belum belum belum saya pikir itu belum belum arah ke sanalah ya nanti kita akan bahas," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Baca: Sedang Uji Coba, Bahlil Tegaskan BBM Baru RI B50 Meluncur Juli 2026

Pemerintah saat ini masih memfokuskan perhatian pada penguatan tata kelola ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) di bawah koordinasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penyiapan regulasi untuk bursa mineral dipandang memerlukan evaluasi menyeluruh agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah berjalan.

"Lagi mencari-cari formulasi, saya pikir itu belum arah ke sanalah," lanjut Bahlil.

Asal tahu saja, Pemerintah dan DPR tengah menyiapkan pembentukan bursa dan komoditas strategis nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di DPR, Kamis (4/6/2026).

Adapun, pembentukan bursa mineral menjadi salah satu amanat dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Jadi ini kita bicara tentang komersialnya. Jadi kita bicara tentang komersial bagaimana mineral dan komoditas strategis Indonesia itu kemudian diperdagangkan di Indonesia dan kemudian orang tahu bahwa oh mineral kita seperti apa, di tingkat harga berapa, kemudian jadi pengikatan kontrak orang, kemudian juga sumber daya strategis yang lainnya, itu komoditas strategis lainnya itu juga diperdagangkan di sana," paparnya saat ditemui di DPR, dikutip Jumat (5/6/2026).

Misbakhun juga memastikan bahwa bursa mineral akan memiliki pengaturan tersendiri yang berbeda dari mekanisme perdagangan komoditas yang saat ini berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Berbeda dengan Bapepti. Bapepti nanti terhadap mineral dan komoditas strategis dipisahkan. Kalau ada mineral dan komoditas strategis ada di Bapepti akan ditarik," katanya.

Dia memastikan Indonesia akan membuat konsep terbaik bursa komoditas. Hal ini karena sudah banyak ditemukan di negara lain dan mereka bisa menjadi acuan Indonesia.

"Di belahan dunia yang lain, itu misalnya komoditas exchange itu seperti apa dan kemudian yang utama bagaimana itu ketemu konsep yang terbaik, dipercaya dan kredibel dan kemudian dijadikan acuan," paparnya.

Adapun, Misbakhun menegaskan nantinya bursa mineral ini akan menjadi entitas yang berbeda dengan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Keduanya dipastikan memiliki fungsi yang berbeda. "Tapi memang enggak bisa disamakan memang harus dipisah antara bursa mineral dan DSI," tegas Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan pemerintah akan segera membentuk Bursa Mineral pada tahun ini. "Harusnya secepatnya tahun ini [dibentuk]. Beda dengan DSI," kata Purbaya, setelah menghadiri Sidang Paripurna, Kamis (4/6/2026).

Nanti ya, bursa mineral ini akan diawasi langsung oleh Dewan Komisioner OJK yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

(pgr/pgr) Add as a preferred
source on Google

Saksikan video di bawah ini:

Video: Proyek EBT, Investor Arab Saudi Butuh Kepastian Izin & Lahan